Home / Berita / Nasional / 100 Hari Pemerintahan Jokowi, Pemberantasan Korupsi Masih Kompromi

100 Hari Pemerintahan Jokowi, Pemberantasan Korupsi Masih Kompromi

100 Hari Pemerintahan Jokowi, Pemberantasan Korupsi Masih Kompromi
100 Hari Pemerintahan Jokowi, Pemberantasan Korupsi Masih Kompromi

Menginjak 100 hari pemerintahan Jokowi-JK, masalah korupsi di Indonesia tetap menjadi sorotan. Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan menilai jika upaya dan komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi masih jauh dari memuaskan dalam 100 hari pemerintahan Jokowi ini.

Lantas apa indikatornya? Menurut Ade Irawan proses pemilihan pejabat penegak hukum seperti jaksa agung dan kapolri yang dinilainya sarat dengan kompromi.

Masih mengecewakan. Indikatornya proses pemilihan penegak hukum seperti jaksa agung dan polisi, Jokowi masih kompromi. Skornya masih dapat nilai merah Jokowi dalam seratus hari pemerintahannya” ungkap Ade Irawan, Rabu (28/1/2015).

Ade mengatakan jika pilihan jokowi atas sejumlah sosok yang mengisi posisi-posisi strategis mengesankan adanya bagi-bagi kursi. Menurut Ade Irawan hal tersebut menimbulkan keraguan apakah komitmen Jokowi untuk memberantas korupsi benar-benar dijalankan.

Seperti yang dilansir Kompas bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo, merupakan mantan kader Partai Nasdem salah satu pendukung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014. Belakangan yang menuai polemik adalah penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri.

Presiden Jokowi tak membatalkan pencalonannya sebagai Kapolri, meski telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. “Mestinya presiden tegas karena Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan trisula untuk memberantas korupsi. Jadi sangat disayangkan jaksa agung dan kapolri dibuat kompromi” tambah Ade.

Hal ini menyebabkan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi, kata Ade semakin meragukan setelah berbagai peristiwa yang menerpa KPK pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Perseteruan antara KPK dengan Polri pun terjadi.

Sekitar 10 hari setelah status tersangka Budi diumumkan, pihak kepolisian menggelandang Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Badan Reserse Kriminal Polri dan langsung diperiksa sebagai tersangka dengan tuduhan memengaruhi saksi untuk memberikan keterangan tidak benar dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010.

Ade mengatakan Jokowi bisa berkaca pada saat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi konflik antara KPK dan Polri. Saat itu kata Ade, langkah tegas SBY yang solutif mampu meredam ketegangan yang terjadi antara dua lembaga penegak hukum itu.

Meski demikian, Ade melihat masih ada sisi lain yang menunjukkan Jokowi masih memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Hal tersebut kata Ade, terlihat saat Jokowi meminta KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri rekam jejak calon-calon menterinya.

Ada beberapa hal yang dilakukan Jokowi dan para menterinya, misal dalam penyusunan kabinet melibatkan PPATK dan KPK” tambah dia.

Selain itu kebijakan untuk membentuk tim khusus memberantas mafia di sejumlah kementerian dan pelarangan rapat kerja di hotel, menurut Ade patut diapresiasi. Namun Ade menyayangkan langkah gemilang Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam menentukan para pembantunya tidak dipertahankan saat memilih Jaksa Agung dan Kapolri.

Ternyata itu langkah akhir. Mestinya ini tetap diterapkan” pungkas Ade.

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...