Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Ahli Bahasa Berpendapat : Menteri ESDM Sudirman Said Boleh Melaporkan Setya Novanto ke MKD

Ahli Bahasa Berpendapat : Menteri ESDM Sudirman Said Boleh Melaporkan Setya Novanto ke MKD

_Sudirman_said

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar rapat dengar pendapat dengan ahli bahasa soal legal standing Menteri ESDM Sudirman Said dimana melaporkan Ketua DPR Setya Novanto.

Rapat digelar di Gedung Nusantara II DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015) dan dipimpin oleh Ketua MKD Surahman Hidayat yang didampingi 3 wakilnya, Junimart Girsang, Hardisoesilo, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Sementara pakar bahasa adalah Dr H Yayah Bacharia.

Namun sebelum rapat dimulai, para anggota dan pimpinan sempat menanyakan soal legalitas Yayah sebagai pakar atau ahli bahasa. Yayah menerangkan kalau dirinya adalah sosiolinguis, ahli yang melihat bahasa dari situasi sosial

Sementara yang dibahas dalam rapat berkenaan dengan Pasal 5 Bab IV tentang tata beracara MKD. Dalam hal ini siapa saja yang berhak untuk menyampaikan laporan sebab dalam aturan dijelaskan pengaduan kepada MKD ‘dapat disampaikan oleh pimpinan DPR, anggota DPR, dan/atau masyarakat secara perorangan atau kelompok’.

“Saya diminta untuk datang ke sini, ditelepon. Untuk menjelaskan soal konteks penggunaan kata ‘dapat’. Saya sociolinguish dan peneliti bahasa sejak tahun 1976,” kata Yayah.

Di dalam meneliti bahasa, Yayah menyatakan selalu berpedoman atau menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ia kemudian menganalisis tentang kata ‘dapat’ yang dimaksud dalam aturan MKD itu.

“Dalam konteks struktur makna, kata ‘dapat’ adalah berarti ‘bisa atau boleh’. Itu berdasarkan kamus. Karena saya sociolinguish, bahwa NKRI pada ilmu saya masyarakat termasuk secara nasional atau individul artinya bilingual,” terang Yayah.

Dilanjutkan olehnya, karena itu kata ‘bisa’ dikeluarkan dari konteks makna ‘dapat’. Bukan karena maknanya tapi karena kata itu tidak sejalan dengan UU bahasa dan UUD 1945 yang menuntut bahasa hukum dengan bahasa resmi. Maka yang diambil hanya kata ‘boleh’.

Yayah juga mengungkapkan menelusuri makna kata ‘dapat’ dari sinonim (kata persamaan). Ini untuk melengkapi literatur analisis kata ‘dapat’ itu.

“Kata ‘boleh’ itu bersinonim dengan ‘diizinkan’, dan bersinonim juga dengan ‘tidak dilarang’. Sehingga dalam konteks 3 butir pasal ini, itu menerjemahkannya lewat makna yang saya sampaikan tadi,” ujar Yayah.

Berikutnya Yayah juga memberi makna soal sisi ‘pengadu’ dari pasal yang ada dalam aturan yang sama. Yakni bab I Pasal 1 ayat 10 tentang makna dari ‘pengadu’.

“Ketika pertanyaan fokus di C, bahwa yang penting adalah tentang konsep secara perseorangan, kebetulan saya baca pengertian, tentang siapa itu pengadu. (Di aturan) itu setiap orang. Jadi siapapun orang bisa pengadu. Kata pengadu saya peroleh dari UU ini juga. Jadi kontkes secara perseorangan adalah orang di masyarakat atau setiap orang. Jadi setiap orang bisa menyampaikan pengaduan,” imbuh Yayah.

Jadi, lanjutnya, kalau pengaduan kepada MKD itu dapat disampaikan oleh itu sama dengan boleh disampaikan oleh atau diizinkan atau tidak dilarang disampaikan oleh.

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...