Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Ibu Kota / Ahok Dianggap Banyak Tabrak Aturan Reklamasi!

Ahok Dianggap Banyak Tabrak Aturan Reklamasi!

“Kalau taat aturan seharusnya hold izinnya. Karena harus ada perda zonasi. Karena ini belum ada ya harusnya sabar dulu” ungkap Chalid Muhammad.

Ahok Dianggap Banyak Tabrak Aturan Reklamasi!

Seperti yang diketahui jika kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta, memasuki babak baru. Gubernur Basuki T Purnama, kini menerima bola panas terkait soal reklamasi. Ketua Dewan Pembina Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Chalid Muhammad coba berkomentar terkait hal ini.

Menurutnya Pemerintah Provinsi DKI telah salah kaprah, karena menjadikan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 sebagai acuan untuk melakukan reklamasi Teluk Jakarta. Padahal sebut Chalid, sudah ada landasan hukum yang lebih baru soal reklamasi.

Chalid menambahkan landasan hukum baru tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Di lain pohak dalam Keppres tahun 1995, disebut bahwa Pemprov DKI memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin reklamasi.

Sementara dalam Perpres 54 tahun 2008, dikatakan izin reklamasi yang dikeluarkan masih terus berlanjut tetapi harus disesuaikan. Artinya yang boleh dilanjutkan itu izin yang sudah dikeluarkan. Izin yang belum dikeluarkan harus tunduk kepada aturan baru bahwa Jakarta masuk kawasan strategis nasional” ungkap Chalid dalam diskusi soal reklamasi di Warung Daun Jalan Cikini Raya, Sabtu (9/4/2016).

Dalam Perpres 54 tahun 2008 disebut bahwa ibu kota masuk dalam kawasan strategis nasional, sehingga wewenangnya berada pada pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Menurut Chalid seharusnya Perpres ini yang menjadi acuan Pemprov DKI, bukan Keppres 52 tahun 1995.

Jika mengacu pada Perpres 54 tahun 2008, maka seharusnya Ahok tidak bisa mengeluarkan izin reklamasi yang baru. Selain soal dua peraturan, seharusnya Ahok juga menunda memberikan izin reklamasi sebelum Perda Rencana Zonasi disahkan. Pasalnya perpanjangan izin prinsip seharusnya dilakukan setelah ada perda zonasi.

Kalau taat aturan seharusnya hold izinnya. Karena harus ada perda zonasi. Karena ini belum ada ya harusnya sabar dulu. Jadi aturan yang ditabrak Ahok itu banyak sekali” tegas Chalid Muhammad.

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

ahok-sindir-anies-baswedan-soal-kip

Ahok Sindir Anies Baswedan Soal KIP

“Intinya warga dididik untuk menerima hak dan ngerti keadilan buat yang lain” ungkap Ahok. Seperti ...