Home / Berita / Ibu Kota / Ahok : Jabatan Camat Belum Bisa Dihapus

Ahok : Jabatan Camat Belum Bisa Dihapus

kantor_camat_kelapa_gading

Salah satu rencana yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah melakukan perampingan birokrasi secara bertahap. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, Pemprov DKI perlu memangkas banyak jabatan.

Oleh karena itu, Basuki akan menerapkan pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis yang berdasar kinerja pegawai negeri sipil (PNS) DKI.

“Teknik pengurangan (struktur PNS) kami itu bertahap. Misalnya, contoh, dari sisi struktur, kami sudah mengurangi 1.500 posisi,” ujar Ahok.

Apabila seluruh pejabat DKI bersifat sebagai pelayan, sebetulnya posisi di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) dapat dipangkas.

Salah satu yang disorot adalah posisi jabatan camat. Sebelumnya Ahok mengatakan camat tidak dibutuhkan. Tapi lurah harus dapat berperan penuh dan melayani masyarakat dengan baik.

Peran camat, lanjut Ahok, dapat digantikan oleh sekretaris kota dan asisten wali kota.

Ahok kemudian menegaskan bahwa bahwa jabatan camat belum bisa dihapus. Meskipun berniat melakukan perampingan birokrasi, namun ia memastikan jabatan camat masih diperlukan untuk membawahi kelurahan-kelurahan yang ada di Ibu Kota.

“Enggak, belum bisa (dihapus jabatan camatnya),” ujarnya di Balai Kota, Jumat (29/5).

“Penghilangan jabatan camat dapat dilakukan apabila seluruh lurah telah dapat bekerja dengan baik melayani masyarakat setempat,” ungkapnya.

Tak hanya itu, wacana penghilangan jabatan camat ini juga untuk memberi pekerjaan tambahan kepada asisten wali kota di tiap wilayah. Pasalnya, menurut dia, selama ini tugas pokok fungsi (tupoksi) asisten wali kota tak pernah jelas. Sehingga timbul birokrasi yang gemuk.

“Kami lihat lurah sudah dapat berfungsi penuh apa belum. Bertahap ini ke depannya,” imbuh Ahok.

 

 

 

Baca Juga

Ahok Sindir Anies Baswedan Soal KIP

“Intinya warga dididik untuk menerima hak dan ngerti keadilan buat yang lain” ungkap Ahok. Seperti ...