Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Headline / Ahok Senang, Sebab KPK Bilang Belum Ada Unsur Korupsi Dalam Pembelian Lahan RS. Sumber Waras

Ahok Senang, Sebab KPK Bilang Belum Ada Unsur Korupsi Dalam Pembelian Lahan RS. Sumber Waras

ahok2

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum menemukan adanya indikasi korupsi dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dengan demikian, kasus itu belum layak dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Saya percaya KPK akan kerja profesional, pasti penyidik akan cek, ada enggak niat jahat (dalam kasus) itu,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat dikonfirmasi di bilangan Jakarta Utara, Selasa (1/3).

Sebab, menurutnya, sejauh ini dia meyakini bila pembelian lahan RS. Sumber Waras seluas 3,64 hektar untuk kepentingan rumah sakit jantung dan kanker sudah sesuai prosedur, tanpa adanya kesewenangan kekuasaan. Soal adanya dugaan korupsi atau kerugian negara akibat keputusannya, dikatakan Gubernur, biar KPK yang mengungkap.

“Nah saya ikutin aja, proses hukum jalan terus. Saya santai aja. Saya percaya KPK kerja profesional, kenapa mesti takut,” ujar Ahok.

Seperti diketahui kalau dalam penanganan kasus Sumber Waras, Wakil ketua KPK Basaria Pandjaitan menjelaskan, untuk menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Tetapi, hingga saat ini belum ada bukti yang cukup yang ditemukan penyidik.

Sementara itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras.

Enam penyimpangan tersebut yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Dalam perkara ini sendiri Pemerintah Provinsi membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...