Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Headline / Ahok Temui Presiden Jokowi di Istana, Ini Yang Diminta

Ahok Temui Presiden Jokowi di Istana, Ini Yang Diminta

presiden jokowi dan ahok

Pada Hari Rabu (20/1) kemarin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Kedatangan Ahok ke Istana menemui Presiden Jokowi untuk memohon bantuan kepada mantan Gubernur DKI itu. Kali ini, Ahok memohon bantuan agar perekonomian di Ibu Kota semakin meningkat.

“Saya meminta kemudahan melakukan bisnis di Jakarta. Rapat terbatas bersama Presiden, empat Menko, dan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” ujar Basuki.

Ahok menyebut ada enam poin yang diminta.

Pertama, deregulasi pertanahan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyarankan agar database pertanahan bisa diakses secara online.

Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkantor dan memproses berkas di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI. Penempatan staf BPN itu diprioritaskan untuk pengecekan sertifikat tanah dan pendaftaran akta tanah.

Kedua, deregulasi izin lingkungan. Dalam hal ini, Pemprov DKI mengusulkan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLH) yang menghapuskan Amadal (analisis mengenai dampak lingkungan) di DKI Jakarta.

Menurut Basuki, hanya memerlukan dokumen UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan – upaya pemantauan lingkungan).

Ketiga, regulasi virtual office. Ahok menyebut, perlu ada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru untuk pengelola virtual office. Kemudian perlu ada SIUP (surat izin usaha perdagangan) khusus untuk usaha yang berkantor di virtual office.

“Pemprov DKI telah melakukan kajian. Untuk usaha start up yang disurvei kan UMKM dan UMKM ini adalah virtual office sebenarnya. Kami meminta kejelasan, apakah masih memerlukan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) terlebih dahulu atau bisa keluar peraturan dari kami,” tutur Ahok.

Berikutnya yang Keempat, Ahok meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan SIUP disimultankan.

Pemprov DKI, lanjutnya, telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk penggabungan formulir dan penyamaan lokasi pengurusan. Sehingga warga bisa mengurus SIUP atau izin usaha lainnya secara simultan dengan BPJS.

Selanjutnya Kelima, Ahok Basuki juga meminta penggabungan formulir dan penyamaan lokasi pengurusan PLN, PAM, dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

“Sehingga warga bisa mengurus IMB bersamaan dengan penyambungan aliran listrik dan air,” tutur Ahok.

Sedangkan yang Terakhir, Ahok menilai perlu adanya kajian dan penyusunan regulasi tentang izin aplikasi. Seperti aplikasi Go-Jek, Grab Bike, dan lain-lain. Hal ini, sambungnya, untuk meningkatkan semangat ease of doing business index (EOBD) atau indeks kemudahan berbisnis.

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...