Home / Berita / Politik / Aksi Tolak Kenaikan BBM, PKS Terancam Didepak Dari Koalisi

Aksi Tolak Kenaikan BBM, PKS Terancam Didepak Dari Koalisi

PKS Terancam Didepak Dari Koalisi
PKS Terancam Didepak Dari Koalisi

PKS Terancam Didepak Dari Koalisi – Aksi tolak kenaikan BBM yang dilakukan PKS Rabu (12/06/2013) lalu di Bundaran Hotel Indonesia ternyata berbuntut panjang. Dengan melakukan aksi penolakan BBM tersebut Partai Keadilan Sejahtera dinilai mulai membelot dari koalisi dan terancam didepak oleh satgas. Seperti yang dilansir oleh Kompas, kemarin siang ratusan kader PKS berdemo dan melakukan aksi terkait sikap mereka yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Ratusan kader PKS ini mengusung spanduk-spanduk dan slogan yang intinya menyatakan sikap mereka menolak rencana kenaikan harga BBM. Aksi ini dikoordinatori oleh Ketua DPP PKS Jakarta Selatan, Khoirudin. Khoirudin menyatakan bahwa kenaikan harga BBM ini akan menambah beban masyarakat, jadi PKS kemudian mengambil sikap menolak rencana pemerintah ini. Namun kemudian aksi ini dianggap sebagai upaya PKS untuk menunjukan pembelotan mereka terhadap koalisi. Selain aksi di depan bundaran HI yang menyebabkan PKS terancam didepak dari koalisi, 3 mentri PKS yang duudk dalam kabinet pun terlihat tak hadir saat Presiden SBY melakukan rapat kabinet Rabu malam lalu.

Adalah Tifatul Sembiring, Suswono dan Salim Segaf Al-Jufri menteri-menteri dari PKS yang tidak hadir saat presiden mengadakan sidang Paripurna kemarin malam. Tidak ada alasan yang pasti kenapa ketiga menteri tersebut tidak hadir saat sidang berlangsung, namun kabar menyebutkan bahwa mereka sedang berhalangan hadir dan sedang berada di Bandung. Ternyata ancaman didepaknya PKS dari koalisi membuat partai yang tengah tersandung masalah korupsi daging sapi ini mengkhawatirkan nasib menetri mereka yang sedang duduk di kabinet. Ditemui wartawan Kompas di Kompleks Parlemen, Rabu kemarin Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah berharap agar 3 menteri mereka tetap berada di kabinet pemerintahan SBY meski mereka nanti didepak dari koalisi. “Kami khawatir Pasal 17 UUD, yang sebutkan sebagai konsekuensi dari presidensialisme bahwa menteri adalah hak prerogatif presiden. Jadi tidak boleh ada pihak luar yang intervensi soal menteri dalam kabinet karena secara langsung bertentangan dengan konstitusi kita,” ujar Fahri Hamzah.

Sementara itu, menurut kabar yang beredar, sebenarnya PKS sudah didepak dari koalisi sejak Jumat pekan lalu. Namun selama belum ada pernyataan resmi dari presiden dna pihak yang terkait, isu ini hanya sebatas rumor belaka.

Baca Juga

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...