Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Anas, Hukumannya ditambah plus dicabut Hak Publik-nya

Anas, Hukumannya ditambah plus dicabut Hak Publik-nya

anas

Hari Senin (8/6) ini mungkin bisa dikatakan hari yang kelabu buat Anas Urbaningrum. Sebabnya, Mahkamah Agung (MA) melipatgandakan vonis Anas Urbaningrum dari 7 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara. Anas terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi di kasus Hambalang.

Keputusan MA diambil sekitar pukul 16.00 WIB, dimana duduk sebagai Ketua Majelis Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Prof Dr Krisna Harahap.

Majelis berkeyakinan Anas telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU TPPK jo Pasal 64 KUHP, pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003.

Tidak hanya ditambah, Mantan Ketum Partai Demokrat ini juga dihukum Rp 5 miliar. Seandainya tidak mau membayar denda tersebut maka Anas harus mengganti dengan 16 bulan kurungan.

Kemudian juga, Majelis menjatuhkan hukuman uang pengganti Rp 57,5 miliar untuk dikembalikan kepada negara. Uang sebesar Rp 57,5 miliar ini harus segera dikembalikan ke negara maksimal 1 bulan sejak putusan kasasi diucapkan. Seandainya tidak mau membayar uang pengganti, maka Anas harus menambah hidup dibui selama 4 tahun penjara.

Disamping menjatuhkan hukuman pidana pokok, Majelis juga menjatuhkan pidana tambahan yaitu mencabut hak dipilih untuk menduduki jabatan publik.

MA menilai keliru pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan bahwa hak Anas Urbaningrum untuk dipilih dalam jabatan publik tidak perlu dicabut mengingat untuk memperoleh jabatan tersebut, tergantung kepada publik sehingga harus dikembalikan kepada penilaian publik atau masyarakat itu sendiri.

Sebaliknya, MA berpendapat bahwa publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin. Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya.

Terkait hukuman Anas yang dikeluarkan oleh MA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan tersebut.

“Kami menghormati putusan hakim di tingkat kasasi. Putusan ini menunjukan bahwa apa yang disangkakan dan didakwakan KPK kepada Anas Urbaningrum adalah firm dan kuat,” ujar Johan Budi mantan juru bicara KPK.

Sementara itu Pengacara Anas Urbaningrum, Patra M Zen mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima hasil putusan MA tersebut. Setelah menerima hasil putusan, langkah pertama tim lawyer akan membentuk tim terlebih dahulu terhadap putusan MA.

Seperti diketahui, Anas Urbaningrum dihukum 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada September 2014 terkait proyek Hambalang. Kemudian pada 4 Februari 2015, hukumannya diperingan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menjadi 7 tahun penjara. Majelis banding juga mengembalikan barang bukti berupa tanah di Pesantren Krapyak Yogyakarta, dimana pada pada vonis di PN Tipikor Jakarta dinyatakan disita oleh majelis hakim.

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...