Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Politik / Anggota DPR Meminta Agar DPT Pilkada Serentak Diaudit, Ini Alasannya

Anggota DPR Meminta Agar DPT Pilkada Serentak Diaudit, Ini Alasannya

pilkada serentak

Komisi II DPR meminta daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Serentak 9 Desember 2015 diaudit. Penyebabnya, selama ini tidak ada kementerian atau lembaga dan pihak lainnya yang mengaudit DPT, disamping pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menuturkan, DPT menentukan sukses tidaknya suatu pesta demokrasi di Indonesia, baik pilkada, pileg, maupun pilpres.

“DPT tidak ada yang mengaudit yang menjadikan pilkada dan pemilu selama ini bermasalah. Ini DPT sangat penting diaudit,” ujar Rambe di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11).

Ditambahkan olehnya, dalam peraturan perundang-undangan, baik UU Pilkada maupun UU Pemilu, tidak ada mekanisme serta lembaga mana yang memiliki kewenangan mengaudit DPT. Melainkan, hanyalah pengawasan dari Bawaslu dan Panwaslu.

Sehingga, DPR segera membahas masalah ini dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk menentukan siapa pihak yang berhak mengaudit DPT ini.

“Bawaslu tidak bisa mengaudit. Makanya kita mau bicarakan masalah ini dengan KPU dan Bawaslu untuk nantinya diatur dalam UU,” jelasnya.

Rambe juga menuturkan, agar masalah DPT pilkada tidak aman karena tidak ada yang mengaudit, maka untuk sementara waktu DPR meminta baik KPU pusat maupun daerah, Bawaslu dan Panwaslu, LSM, dan masyarakat mengawasi ketat. Sebab, hak pilih warga negara tidak boleh diabaikan.

“Harusnya bagaimana mengawasi DPT ini yang sudah diserahkan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari pemerintah. KPU/Bawaslu setiap kami minta pengawasan DPT selalu bilang tidak ada masalah, padahal ini masalah terus,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, DPT harus diaudit karena diduga sudah menjadi ‘permainan’ semua pihak. Baik itu oleh penyelenggara pemilu, parpol, calon kepala daerah, dan oknum yang tidak bertanggung jawab.

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

ini-isi-puisi-fadli-zon-untuk-dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...