Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Baru Jadi Menteri, Rizal Ramli Sudah Mengkritisi Program Jokowi yang Dianggapnya Tidak masuk Akal

Baru Jadi Menteri, Rizal Ramli Sudah Mengkritisi Program Jokowi yang Dianggapnya Tidak masuk Akal

rizal ramli

Baru tiga hari menjalankan tugasnya  sebagai  Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Seosilo, Rizal Ramli sudah mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Hebatnya, pernyataan itu justru menentang kebijakan Presiden Jokowi yang pernah mencanangkan program Pembangunan Pembangkit Listrik 35 ribu Mega Watt dan pembelian pesawat Airbus untuk Garuda.

Menurut Rizal Ramli, program pembangkit listrik 35 ribu MW itu tidak masuk akal. Pasalnya saat ini pemerintahan Jokowi juga sedang mengejar target pemerintahan zaman SBY lalu yang masih kurang 7 ribu MW, sehingga total yang harus diselesaikan selama 5 tahun ini adalah 42 ribu MW.

“Mana yang betul-betul masuk akal. Jangan memberikan target terlalu tinggi tapi dicapainya susah. Supaya realistis. Total 42 ribu MW. Itu sulit dicapai dalam waktu lima tahun,” ujar Rizal Ramli di kantornya, Jakarta. Rencananya, mantan Menko Perekonomian ini akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk membicarakan ulang terkait program yang sudah dicanangkan itu.

“Saya akan minta Menteri ESDM dan Dewan Energi Nasional untuk melakukan re-evaluasi ulang terkait itu (pembangkit listrik 35 ribu MW, Red.),” ujarnya.

Pernyataannya ini dibantah oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang bersikeras akan menjalankan program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW).

“Jadi sebetulnya secara persiapan kita optimis, cuma tantangannya adalah proyek manajemen yang ada. Kalau kita bicara soal (masalah) tanah mengenai perizinan makanya sekarang kita coba,” ujarnhya di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kamis (13 Agustus 2015).

Sikap Rizal Ramli ini mendatangkan kritikan dari para politisi di senayan. Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengingatkan Rizal Ramli agar menyadari bahwa posisinya saat ini adalah menteri pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan. Bukan sebagai pengkritik kebijakan dari program Presiden Jokowi.

“Menteri mestinya pembantu presiden. Bukannya membantah presiden,” tegas Mardani  Jumat (14/8/2915). Jubir PKS ini mengingatkan bahwa Indonesia diambang krisis energi. Karena itu, perlu segera dikejar pembangunan pembangkit untuk mengaliri seluruh wilayah di tanah air.

Dan itu, tegas dia, sejalan dengan semangat Presiden Jokowi dan yang sering didegung-dengungkan selama ini, yakni agar para pembantunya kerja, kerja dan kerja mencapai seluruh program dan kebijakan pemerintah. Bukan malah mengeluarkan pernyataan yang kontra produktif pencapaian cita-cita Jokowi yang selama kampanye disuarakan ke publik.

“Komentar Menteri tidak sesuai dengan semangat ‘Ayo Kerja.’ Pak Presiden perlu merapikan manajemen pemerintahan. Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bisa dioptimalkan,” sarannya.

Selain masalah listrik, Rizal juga berkomentar pedas soal  rencana PT Garuda Indonesia yang akan  membeli 30 pesawat Airbus A350.  Rizal mengusulkan kepada presiden agar membatalkan rencana  pembelian pesawat itu.

Menurut dia, rute internasional yang akan diterbangi oleh Garuda Indonesia tidak menguntungkan. Pasalnya saat ini, maskapai di kawasan ASEAN yang memiliki rute internasional ke Amerika Serikat dan Eropa yaitu Singapore Airlines kinerja keuangannya kurang baik. Demikian juga dengan Garuda Indonesia. Rute internasional Garuda ke Eropa selalu membuat maskapai BUMN itu, karena menurut dia tingkat keterisian penumpangnya hanya 30 persen. – Ant/Jpn/tri

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...