Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Biaya Nikah Sebenarnya Gratis, Tapi Kenapa Masih Ditemukan Penghulu Terima Gratifikasi

Biaya Nikah Sebenarnya Gratis, Tapi Kenapa Masih Ditemukan Penghulu Terima Gratifikasi

78.Biaya nikah gratis

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

Berdasarkan PP No 48 tahun 2014 biaya Nikah Rujuk adalah nikah atau rujuk di KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 rupiah, nikah di luar KUA dan atau di luar dan jam kerja dikenakan tarif Rp 600 ribu, bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah/kepala desa.

Tapi faktanya dilapangan, ternyata masih ditemui penghulu yang menerima gratifikasi.

Hal itu dikemukakan KPK dan Kementerian Agama yang menilai bahwa masih ada penghulu sebagai pegawai negeri sipil yang menerima gratifikasi saat melaksanakan tugas.

“Kami lihat di lapangan pelaksanaan PP 48 tahun 2014 masih kurang bagus dan tersendat, jadi pertemuan ini demi memberikan pelayanan lebih baik untuk saudara kita yang mau nikah dan rujuk,” ujar pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki di gedung KPK Jakarta, Kamis (25/6).

Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan,”Intinya bagaimana PP 48/2014 lebih baik karena progresnya memang patut disyukuri yaitu makin sedikit para penghulu dan kepala KUA yang melakukan penyimpangan tapi jujur masih ada hal-hal yang tidak semestinya, maka pertemuan kali ini adalah untuk mencari solusi mengapa masih ada hal-hal yang tidak diharapkan di lapangan.”

Meski demikian, Lukman tidak mengungkapkan daerah mana saja ditemukan ada penghulu yang menerima gratifikasi karena pihaknya hanya melakukan survei secara acak.

Saat ini pihak Kemenag sedang mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang menyatukan semua data nikah seperti calon pengantin, lokasi pernikahan hingga siapa yang menikahkan.

“SIMKAH ini untuk mewujudkan saran KPK dan kehendak Kemendagri karena Kemendagri berkepentingan betul dengan data nikah itu terkait data kependudukan dan status nikah semua warga negara diperlukan karena kerap ada penyalahgunaan data,” tutur Lukman.

Disamping itu, ada masalah lain yakni kendala pencairan PNBP yang baru dilakukan enam bulan, padahal seharusnya dilakukan sebulan sekali.

Oleh karena itu, Menag menyarankan jika masyarakat menemukan ada penghulu yang masih menerima atau bahkan meminta gratifikasi maka dapat melaporkannya ke www.bimasislam.go.id.

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...