Home / Bisnis / Bisakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berbunga Murah

Bisakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berbunga Murah

Pemerintah tengah menggodok skema baru kredit untuk pengusaha kecil, menggantikan skema kredit usaha rakyat (KUR) yang telah berlangsung sejak 2007 hingga 2014. Pemerintah ingin bunga bisa turun drastis. Tapi di kalangan bankir, bunga rendah tidak selalu mudah diterapkan.

Menurut seorang bankir kawakan yang sudah banyak makan asam garam di kredit mikro menjelaskan “Secara politis bunga kredit rendah itu memang seksi.” tukasnya.

Seksi secara politis belum tentu bagus dalam perhitungan bisnis. Dia menyebut secara bisnis bunga rendah, apalagi hingga 12% sulit dilakukan. Beragam alasan muncul, bankir itu mengatakan nature usaha di segmen mikro sangat berbeda dengan usaha di segmen korporasi.

Dilihat dari angka, tingkat bunga kredit mikro memang tinggi. Bunga KUR mencapai 21% – 22% per tahun. Namun, margin usaha pengusaha kecil juga terbilang tebal. Ketebalan margin ini berasal dari nilai yang kecil. “ Dia beli barang Rp 2.000 dijual Rp 4.000 itu margin kan sudah 100%,” tukasnya.

Dengan kata lain, menurutnya bunga yang tinggi sebanding dengan margin pengusaha kecil yang juga tinggi. Disisi lain, nature pengusaha kecil tidak melulu soal bunga. Di segmen ini, bunga bukan pertimbangan utama.

Proses kredit yang ringkas dan waktu pencairan yang singkat merupakan dua hal utama dalam iklim pengusaha kecil. Dikatakan demikian karena perputaran uang di segmen ini memang cepat. Hal sebaliknya justru terjadi di segmen korporasi.

Proses perputaran uang yang cepat itu bisa digambarkan dengan contoh pengusaha warung Tegal alias warteg. Bankir itu menerangkan, pengusaha warteg hanya butuh waktu kurang dari 24 jam untuk memutar uangnya.

Ini dimulai saat dia belanja bahan di pagi hari kemudian modal belanja di pagi hari itu sudah kembali lagi di malam hari saat di menutup wartegnya. Pola ini terus berulang sampai pemilik warteg memutuskan menutup warungnya, mudik ke kampung halamannya.

Disisi lain, bunga untuk pengusaha kecil menurut pemerintah terlalu tinggi. Untuk menurunkan tingkat bunga, pemerintah berencana memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan.
DANA APBN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan dana bantuan likuiditas bisa berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dana pemerintah di Bank Indonesia.
Bahkan, pinjaman luar negeri juga bisa menjadi pilihan. Tapi Sofyan menekankan belum ada pilihan pasti.

Setali tiga uang, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, meminta tingkat bunga kredit KUR diturunkan ke level yang sama dengan tingkat bunga kredit korporasi, sekitar 12%. Menurutnya bunga rendah merupakan bentuk keadilan bagi pengusaha kecil.

Lantas, bagaimana perhitungannya agar bunga kredit murah?
Lim Sue Lin dan Christopher Daniel Wijaya, analis DBS Vickers Securities menilai penurunan bunga KUR dari 22% – 24% menjadi 12% mustahil dilakukan.

“Biaya operasional dan karyawan BRI yang memiliki eksposur KUR paling besar saja sudah 10%-12% dari nilai pinjaman,” terang keduanya dalam riset yang diterbitkan DBS Group Research.

Sementara itu, rata-rata biaya dana untuk pinjaman mencapai sekitar 4% sehingga total biaya untuk penyaluran KUR mencapai 14%-16%.

Dua analisis itu berhitung, dengan menurunkan bunga KUR menjadi 12%, pemerintah harus memberikan subsidi pendanaan agar penyaluran KUR tetap menguntungkan. Namun melihat anggaran saat ini, pemerintah dinilai tidak memiliki dana untuk memberikan subsidi.

Di lain pihak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bunga murah bisa feasible. Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan bunga bisa terjangkau karena beban bunga kepada pengusaha kecil juga akan disubsidi. “Nanti sebagian bunganya juga ditanggung oleh pemerintah,” tukasnya.

Dia menegaskan, bunga murah merupakan salah satu kunci untuk memperluas kredit kepada pengusaha kecil. Disisi lain, Muliaman menekankan, pengusaha kecil juga perlu mendapat pembinaan dan pemantauan agar kualitas kredit tetap bisa terjaga.

Berdasarkan data dari Komite KUR, hingga November 2014, rasio kredit bermasalah mencapai 3,9% dari outstanding Rp 50,7 triliun, rasio NPL tertinggi dicatat oleh 26 Bank Pembangunan Daerah sebesar 9,5%.

Hingga saat ini pemerintah masih terus menggodok skema baru KUR dan direncanakan pelaksanaan KUR bisa dimulai akhir bulan ini atau akhir Juli 2015. Dengan kata lain, program KUR baru berjalan lagi setelah enam bulan dihentikan pada akhir tahun lalu.

Bankir kawakan itu berharap skema KUR yang baru bisa segera rampung. Dia berbisik, pengusaha mikro tidak bisa lama-lama menunggu. “Kalau gatalnya hari ini, yang garuknya hari ini juga,” tukasnya.
Sumber : Harian Bisnis Indonesia

Baca Juga

Periode I Tax Amnesty Berakhir hari ini, Dirjen Pajak: Kita akan Layani Sampai Selesai

Periode I program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty bakal berakhir hari Jumat (30/9) ini. Untuk ...