Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Regional / Dapat Dana Desa, Kepala Desa Bingung Menggunakannya

Dapat Dana Desa, Kepala Desa Bingung Menggunakannya

dana-desa1-600x330

Pemerintah telah menggulirkan program dana buat desa. Mengalirnya dana ke pemerintah desa berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperkirakan turun pada bulan ini ternyata masih menyisakan banyak pertanyaan bagi desa khususnya dalam hal penyerapan anggaran.

Hal ini diakui Kepala Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Hilmi Hakimudin. Menurutnya, dia masih meraba-raba bagaimana nantinya penyerapan dana bisa efektif, sebab desanya mendapat total Rp2,3 miliar.

“Karena ini belum pernah sebelumnya, jadi mungkin agak kesulitan,” ungkapnya.

Hilmi mengaku hingga saat ini dana memang masih belum cair dan desanya sendiri masih dalam proses menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah cair, APBDes sebenarnya sudah jadi, tapi masih dievaluasi lagi,” jelasnya.

Hilmi pun berharap pemerintah desa harus pintar-pintar agar penggunaan anggaran bisa habis dalam tahun ini. Pasalnya pertanggungjawaban DD dan ADD akan diadakan pada Desember tahun ini.

Sementara itu pada bagian lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa.

Kajian dilakukan karena diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp 20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Per April 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa tahap pertama pada 63 kabupaten senilai lebih dari Rp 898 miliar.

Dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015, KPK menemukan 14 temuan yang perlu diperhatikan dalam dana desa. Ke-14 temuan itu terangkum pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia.

KPK berharap kajian ini mampu menjadi mekanisme pemicu dalam upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa bersama semua pemangku kepentingan. Sebab KPK berpandangan, dana desa haruslah mampu memajukan desa dan memberdayakan masyarakatnya.

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

Ketua Pengadilan Agama Kepergok di Hotel, Lagi…

“Benar-benar kembali mencoreng profesi hakim” ungkap juru bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi (Selasa, 11/10/2016). ...