Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Denda Akan dibebaskan Bila Penunggak Pajak Melunasi Sebelum Tahun 2016

Denda Akan dibebaskan Bila Penunggak Pajak Melunasi Sebelum Tahun 2016

penunggak pajak

Hari Selasa (19/5) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar acara pertemuan dengan 328 Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di seluruh wilayah Jakarta.

Pertemuan dimaksudkan penjelasan seputar tunggakan yang dilakukan wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama menuturkan,”Wajib pajak yang diundang dalam acara ini adalah wajib pajak yang memiliki kesempatan untuk mendapat penghapusan sanksi administrasi.”

Dalam UU KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan) pasal 19 ayat 1, sambungnya, penunggak pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% setiap bulannya dari jumlah total pajak terutang. Namun seandainya mereka bisa melunasi sebelum 1 Januari 2016, sanksi administratif akan dibebaskan.

Mekar juga menerangkan, untuk memperoleh pembebasan‎ sanksi tersebut, para wajib pajak cukup melaporkan dan memperbaiki SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan pajak.

Dengan melakukan langkah tersebut, ini diharapkan dapat menstimulus kepatuhan pajak para wajib pajak yang sebelumnya menunggak.‎ Meskipun negara bakal kehilangan potensi pendapatan dari bunga sanksi 2% tersebut sebesar Rp 4 triliun, tetapi negara akan mendapatkan sedikitnya Rp 5 triliun dari utang pajak yang akan dibayarkan oleh 328 penunggak pajak tersebut.

“Potensinya akam kami diskusikan dulu, dari penghapusan sanksi administrasi. Gambaran umum, sementara ini jumlah ketetapan pajak yang kami target dari 7 kanwil (di seluruh Jakarta) yang kami panggil ada Rp 5 triliun atau Rp 6 triliun kurang. Itu yang coba kami gali pemenuhannya,” kata Mekar dalam Paparan Media di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (19/5).‎

Penghapusan sanksi ini sendiri bukan tanpa dasar, karena memiliki dasar hukum yaitu UU KUP Pasal 36 ayat 1 dan 2.

“Direktur Jenderal Pajak karena Jabatan atau Permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dengan dan kenaikan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,” ujarnya.

Kebijakan tersebut rencananya tidak hanya berlaku di Jakarta tapi juga di kota-kota lain di Indonesia sebagai upaya dari program pembinaan pajak.

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...