Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Headline / Din Syamsuddin : Media Harus Terus Kawal Sidang MKD

Din Syamsuddin : Media Harus Terus Kawal Sidang MKD

din-syamsudin

 

Bekas Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta media massa untuk mengawal sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas perkara dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto terkait kontrak karya PT Freeport.

“Pers jangan kemudian dialihkan ke pertanyaan yang lain karena nanti mengalihkan perhatian,” ujar Din Syamsuddin di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu (12/12).

Menurut Din, kasus itu perlu terus mendapat perhatian publik sebab secara langsung maupun tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah melibatkan ketua DPR maupun pihak-pihak lainnya.

“Harus dibongkar sebongkar-bongkarnya karena ini menyangkut etika para elit yang tentu membawa pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Din khawatir kalau kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut tidak lagi mendapatkan perhatian publik, maka penyelesaian akhir kasus itu berpotensi hanya ditempuh melalui kompromi politik.

“Jangan dianggap remeh, saya tidak tahu (akan diselesaikan melalui jalur politik atau tidak), tapi ini peringatan kita,” jelas Din.

Oleh karena itu, agar kasus itu tidak berhenti melalui proses politik, Din mengusulkan agar kasus itu dapat diteruskan ke jalur hukum baik melalui kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya mengusulkan ini diteruskan ke jalur hukum. Jangan sampai terjadi penyelesaian secara politik, ‘kongkalikong’ karena itu akan dicatat oleh rakyat,” terangnya.

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

demo-ahok-4-november-ini-reaksi-nu-muhammadiyah

Demo Ahok 4 November, Ini Reaksi NU & Muhammadiyah

Nadlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah mengaku tak bisa menolak aksi demo 4 November 2016, namun ...