Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Dunia / Enam Bulan Pemerintahan Jokowi Dibahas di Luar Negeri

Enam Bulan Pemerintahan Jokowi Dibahas di Luar Negeri

kabinet-mentri

Di saat negeri ini ramai memperbincangkan seputar reshuffle, di negera lain, tepatnya di Australia, Indonesia pun dibahas. Pembahasan seputar enam bulan masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi tema dalam seminar oleh Center for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS) Universitas Melbourne di Melbourne, Selasa (5/5/2015) lalu.

Sejumlah narasumber yang pakar mengenai Indonesia menjadi pembicara seperti Dr Jemma Purdey dari Deakin University; Dr Dave McRae, Prof Tim Lindsey, dan Dr Richard Chauvel dari Universitas Melbourne; serta Dr Nadirsyah Hosen dari University of Wollongong (NSW).

Dr Richard Chauvel dalam pembahasannya menyimpulkan dengan sederhana bahwa kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sekarang dengan pernyataan bahwa tidak banyak yang memperkirakan kalau dalam masa enam bulan pemerintahannya, sudah ada seminar yang dibuat untuk membahas.

Berita-berita terhangat yang ada di media massa menjadi sorotan, bagaimana hubungan pemerintahan dengan DPR, kinerja beberapa menteri dalam kabinet, masalah yang dihadapi Presiden Jokowi dengan Polri berkenaan dengan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan juga Komisi Penyelidikan Korupsi (KPK) menjadi barometer untuk menilai kinerja pemerintah sekarang.
Kelima pembicara panelis sepakat mengatakan bahwa kinerja Presiden Jokowi saat ini buruk dengan berbagai permasalahan di atas.

“Kesalahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah berkenaan dengan pengangkatan Budi Gunawan, juga masalah anggaran pembelian mobil dinas, dan KPK,” kata Jemma Purdey.

Namun, di sisi lain, menurut Jemma, Presiden Jokowi juga sudah mencapai beberapa keberhasilan antara lain diloloskannya undang-undang pemilihan langsung oleh DPR, dan juga selesainya pembahasan RAPBN oleh DPR, dan terpilihnya Badrodin Haiti sebagai Kapolri, dan bukannya Budi Gunawan.

Sementara itu Dr Dave McRae mengatakan bahwa masalah yang ada dengan ‘ribut ribut’ berkenaan dengan polisi dan KPK  menunjukkan bahwa Jokowi mungkin tidak menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama dalam pemerintahannya.

“Yang lebih dipentingkan adalah ekonomi dan pendidikan. Masih harus dilihat apakah dalam pemilihan presiden 2019, pemilih akan menjadikan rekor calon presiden dalam pemberantasan korupsi sebagai salah satu kriteria utama mereka dalam memilih,” kata Dave McRae.

Sedangkan Dr Nadirsyah Hosen dalam pembahasannya melihat kalau banyak kalangan sipil ini yang mulai kecewa dengan apa yang terjadi sekarang.

“Jokowi merupakan presiden terlemah dalam sejarah Indonesia dalam hal dukungan politik,” lanjut Nadirsyah.

Bahkan,lanjutnya, dibandingkan dengan Presiden Gus Dur, Jokowi lebih lemah. Dulu Gus Dur masih mendapat dukungan penuh dari PKB, sedangkan sekarang Jokowi tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari partainya sendiri PDIP,” kata Nadirsyah.

“Jokowi tidak memiliki latar belakang pelanggaran HAM, dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga Cendana. Saya akan tetap memilih Jokowi sebagai presiden,” katanya.

Sedangkan pembicara terakhir Prof Tim Lindsey dalam bahasannya mengenai hubungan Indonesia dan Australia di bawah Presiden Jokowi, mengatakan bahwa bentuk hubungan ini sangat berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“SBY sangat mementingkan hubungan luar negeri dan hubungan dengan Australia sangat erat. Australia sekarang harus melihat bahwa keadaan sudah berubah. Yang pasti Jokowi bukan SBY,” kata Lindsey.

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

permainan-game-di-korea

Bintang Tamu Ini Bercinta di Depan Penonton Saat Siaran Langsung

Sebuah video merekam aksi dua bintang tamu berbaring di lantai di sebuah studio TV saat ...