Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Headline / FPDIP MPR Meminta : Pemerintah RI Harus Minta Maaf Kepada Presiden Soekarno

FPDIP MPR Meminta : Pemerintah RI Harus Minta Maaf Kepada Presiden Soekarno

soekarno

Seperti diketahui, Tap MPRS XXXIII/1967 telah telah dicabut. Oleh karena itu FPDIP MPR mendesak negara meminta maaf kepada Presiden RI pertama, Soekarno, dan keluarganya.

“Presiden Soekarno adalah korban peristiwa G30S/PKI karena akibat dari peristiwa tersebut kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Presiden Soekarno telah mendukung G30S/PKI,” ungkap Ketua FPDIP MPR RI, Ahmad Basarah, dalam siaran pers MPR RI, Senin (5/10).

Dilanjutkan oleh Basarah, dalam Pasal 6 TAP MPRS itu, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diserahkan tanggung jawab untuk melakukan proses hukum secara adil untuk membuktikan kebenaran dugaan pengkhianatan Presiden Soekarno itu. Akan tetapi hal itu tidak pernah dilaksanakan sampai Presiden Soekarno wafat tanggal 21 Juni 1970.

Melalui TAP MPR No I Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPRS/MPR sejak Tahun 1960-2002, TAP MPRS No XXXIII Tahun 1967 dinyatakan telah tidak berlaku lagi.

Presiden SBY sendiri pada tanggal 7 November 2012 telah memberikan anugerah sebagai Pahlawan Nasional  kepada Bung Karno.

“Menurut UU No 20 tahun 2009 tentang Gelar dan Tanda Jasa, syarat pemberian status gelar Pahlawan Nasional tersebut dapat diberikan kepada tokoh bangsa apabila semasa hidupnya tidak pernah melakukaan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara,” tuturnya.

Basarah juga melanjutkan, dengan telah dicabutnya TAP MPRS III tahun 1967 dan pemberian status gelar pahlawan nasional  kepada Bung Karno tersebut seharusnya pemerintah Republik Indonesia segera menindaklanjuti dengan permohonan maaf kepada keluarga Bung Karno dan merehabilitasi nama baiknya. Dengan demikian, permohonan maaf yang harusnya dilakukan pemerintah adalah kepada Bung Karno dan Keluarganya.

Sedangkan wacana tentang permohonan maaf kepada PKI masih belum memiliki dasar hukum karena TAP  MPRS No XXV tahun 1966 masih dinyatakan berlaku oleh TAP MPR No I Tahun 2003. Hanya saja  pelaksanaan TAP MPRS XXV Tahun 1966 tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan  penghormatan terhadap HAM dan demokrasi.

“Tidak boleh lagi di era demokrasi saat ini,  negara memberikan hukuman, baik secara politik maupun perdata terhadap anak cucu keturunan eks aktifis PKI yang tidak tahu menahu apalagi terlibat peristiwa tahun 1965 lampau,” kata Basarah.

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...