Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Gagal di Pusat, di Daerah Dana Aspirasi Dewan Merajalela

Gagal di Pusat, di Daerah Dana Aspirasi Dewan Merajalela

sidang anggota dewan
sidang anggota dewan

Upaya anggota DPR RI menuntut dana aspirasi dalam APBN akhirnya kandas setelah Presiden Jokowi, melalui  Tetan Masduki  selaku Tim Komunikasi  Presiden, memastikan menolak permintaan tersebut. Dengan demikian mimpi mendapatkan dana progam Rp 20 miliar bagi setiap anggota DPR RI, pupus sudah. Pembahasan dana aspirasi tidak lagi dilanjutkan dalam pembahasan Rancangan APBN 2016.

Sebelumnya sejumlah anggota DPR ngotot meminta agar Pemerintah mengalokasikan dana Rp 11,2 triliun untuk 560 anggota Dewan dalam bentuk dana aspirasi.  Permintaan ini sebenarnya sudah disampaikan di era Pemerintahan SBY, tapi ditolak menyusul ramainya protes dari masyarakat. Di era Jokowi, permintaan yang sama mereka sampaikan lagi dengan alasan untuk  membangun daerah pemilihan dalam bentuk sarana dan prasarana public, walau hasilnya juga gagal.

Namun bukan berarti dana aspirasi tidak pernah dirasakan para anggota dewan.  Di sejumlah daerah dana aspirasi justru telah merajalela. Sebut saja di Aceh, program dana aspirasi bagi anggota dewan di daerah itu telah berjalan sejak 2008, di mana  setiap anggota DPR Aceh mendapat dana aspirasi Rp 5 miliar sampai  Rp 7 miliar.  Jika di DPR RI tampil  sejumlah partai, seperti Partai Nasdem dan PDI Perjuangan yang menolak dana aspirasi,  di daerah justru mereka ikut menikmatinya.

Irwan Djohan, anggoa DPR Aceh dari Partai Nasdem secara terus terang mengakui adanya dana aspirasi itu. Politisi muda ini bahkan pernah  menyampaikan secara terbuka dana aspirasi yang diterimanya sekitar Rp 7 miliar. Irwan saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPR Aceh. Untuk tahun 2015, APBD Aceh mengalokasikan dana aspirasi Rp Rp 405  miliar untuk 81 anggota dewan di DPR Aceh.

Dana aspirasi ini sebenarnya telah berkali-kali mendapat protes dari berbagai organisasi masyarakat sipil di Aceh. Tapi konspirasi yang dibangun Pemerintah Aceh dan DPR Aceh begitu kuat, sehingga semua protes yang muncul mereka acuhkan. Dana aspirasi telah berjalan di Aceh sejak tahun 2008 tanpa pernah diungkap secara transparan kepada publik.

Dana ini tidak pernah diaudit BPK karena tidak jelas program apa saja yang menjadi dana aspirasi anggota dewan. Tidak heran jika pegiat anti korupsi di Aceh curiga adanya konspirasi dalam penggunaan dana aspirasi itu.

Selain Aceh, daerah lain yang mensahkan dana aspirasi untuk anggota dewannya adalah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Banten misalnya,  telah mengalokasika dana Rp 2 miliar untuk setiap anggota DPRD dan Rp 3 miliar untuk pimpinan DPRD. Untuk 80 anggota dewan di wilayah itu, tahun ini Pemerintah Provinsi Banten tahun ini menyediakan anggaran Rp 175 miliar sebagai dana aspirasi. Sama seperti Aceh, dana aspirasi DPRD Banten juga tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi.

Di Jawa Tengah tidak kalah besarnya. Pada tahun 2013, minimal setiap anggota dewan mendapat Rp 4 miliar dana aspirasi, di samping ada lagi pembagian dana berdasar komisi.  Sejak dua tahun terakhir ini Pemprov Jawa Tengah membantah menyediakan dana aspirasi, tapi  Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tahun lalu mendapat temuan  adanya dana aspirasi mulai Rp 2 miliar hingga Rp 20 miliar bagi anggota dewan di  wilayah itu. ***

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...