Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Politik / Ganjar : Kader PDIP Ditangkap KPK, Ya Pokoknya Kalau Salah Dihukum

Ganjar : Kader PDIP Ditangkap KPK, Ya Pokoknya Kalau Salah Dihukum

368203_08322808052015_701902_03592722012015_kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Jum’at (19/6) malam terhadap 4 orang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dari Ke-4 orang tersebut, salah satunya adalah Bambang Karyanto, Ketua Komisi III DPRD Musi Banyuasin dari Fraksi PDI Perjuangan.

Menanggapi ada kadernya yang ditangkap, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai apabila benar Bambang terbukti bersalah melakukan suap, maka yang bersangkutan harus menjalani proses hukum.

“Ya pokoknya kalau salah ya dihukum. Apalagi OTT (Operasi Tangkap Tangan), tidak ada ampun,” ujar Ganjar usai menghadiri buka puasa bersama Partai NasDem di DPP Partai NasDem, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).

Ditambahkan olehnya, PDI Perjuangan tidak akan memberikan keringanan terhadap Bambang. Sanksi dari partai apabila ada kadernya tersangkut masalah hukum yaitu pemecatan.

“Kalau sudah OTT ya sanksinya dipecat. Pasti pecat itu,” ujar Ganjar.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK langsung menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus suap terkait rencana suap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Musi Banyuasin tahun 2015.

Keempat orang tersangka tersebut adalah terdiri dari dua anggota DPRD yakni Ketua Komisi III DPRD Musi Banyuasin fraksi PDI Perjuangan Bambang Karyanto, Anggota Komisi III DPRD Musi Banyuasin Adam Munandar dari fraksi Partai Gerindra.

Sedangkan dua kepala dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei, dan Plt Kepala Bappeda Faisyar.

Ketika penangkapan, Tim KPK menyita Rp 2.560.000.000 (Rp 2,5 miliar) dalam bentuk pecahan uang Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Uang tersebut ditaruh di dalam tas berwarna merah marun.

Dua anggota DPRD tersebut disangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan dua kepala dinas tersebut disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau 5 ayat 1 huruf (b) atau Pasal 13 UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

ini-isi-puisi-fadli-zon-untuk-dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...