Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Politik / Golkar Agung Laksono Bantah Akan Mengajukan PK

Golkar Agung Laksono Bantah Akan Mengajukan PK

golkar

Sekretaris Jenderal Golkar Hasil Munas Ancol Zainuddin Amali membantah kalau kubunya akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengembalikan ke tingkat PTUN. Ia menuturkan, yang berhak mengajukan PK ialah tergugat pertama, yaitu Menkumham HAM karena sebagai pihak yang mengeluarkan SK kepengurusan partai.

“PK kita tidak (mengajukan) sampai hari ini karena posisi kita hanya tergugat intervensi, jadi jangan salah nih. Mau PK atau tidak itu tergantung pemerintah karena tergugat utamanyakan pemerintah karena SK menkumham yang diberikan kepada kita,” tutur Zainuddin Amali di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (6/11).

Lebih lanjut dikatakan Zainuddin, kalau pihaknya hanya mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebab, kubu Agung kalah di tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dimana putusannya, menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan gugatan kubu Ical dengan mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Bali.

“Tapi kalau untuk pengadilan tinggi itu kita masukkan kasasi karena kita yang menjadi tergugat satunya. Jadi pengadilan Jakut kemudian dikuatkan oleh pengadilan tinggi jakarta kemudian kita kasasi di MA,” jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua DPP Golkar Hasil Munas Ancol Leo Nababan mengatakan kubu Agung telah mengambil keputusan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa kepengurusan partai Golkar.

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

ini-isi-puisi-fadli-zon-untuk-dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...