Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Politik / Golkar Islah Demi Pilkada Serentak, Tapi Banding Tetap Jalan

Golkar Islah Demi Pilkada Serentak, Tapi Banding Tetap Jalan

055561100_1427756043-agung_ical

Konflik internal Golkar semakin tidak ada ujungnya, sementara Pilkada Serentak tahun 2015 ini sudah di depan mata. Berbagai upaya telah dilakukan agar Golkar tetap bisa ikut Pilkada. Salah satu cara dengan melakukan islah kubu Agung Laksono dan kubu Ical.

Ketum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono mengatakan,”Islah kan islah terbatas saja. Dalam rangka memastikan Partai Golkar bisa ikut Pemilukada (serentak) 9 Desember 2015 ini. Jadi islah terhadap hal itu, kita sedang mengupayakan. Bagaimana memastikan kader-kader Partai Golkar yang mau jadu calon Gubernur, Bupati, Wali Kota. Itu saja.”

Ada pun mengenai keputusan, sambung Agung di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat,Minggu (24/5), itu tetap di jalur hukum. Jadi naik banding tetap berjalan. Kalau perlu kasasi. Jadi tidak benar bahwa kemudian, hal itu merubah rencana seperti semula.

Akta banding sendiri disebut Agung sudah siap dan akan dilayangkan pada Senin (25/5) esok. Pihak Kemenkum HAM juga akan melakukan hal yang sama.

Dijelaskan pula oleh Agung kalau dirinya telah menemui Wapres JK di waktu yang berbeda dengan Ical. Pada pertemuan tersebut baru dibahas mengenai model islah agar Golkar ikut Pilkada, bukan soal upaya hukum yang akan ditempuh.

“Kita itu, dalam pertemuan itu disepakati mengenai mencari jalan keluar agar Partai Golkar bisa ikut Pilkada 2015. Nah kalau perlu ada islah, islah. Tapi islah terbatas. Bukan yang lain-lain,” tutur Agung.

Sementara itu landasan islah disebut dia mengacu pada UU Partai Politik No 2/2011. Sehingga kepengurusan sah adalah pemegang SK Menkum HAM.

Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan bahwa islah perseteruan dualisme kepemimpinan partai dilakukan untuk mendaftarkan calon kepala daerah asal partai itu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Nanti itu belakangan, lanjut Ical, yang penting daftarkan saja. Kalau sudah daftar dan sebagainya baru keputusannya di tangan DPP.

“Yang paling penting adalah penjaringan calon kepala daerah yang akan diajukan Golkar dalam Pilkada,” ujar Ical.

Aburizal Menjelaskan kalau saat ini sejumlah calon kepala daerah sudah boleh mendaftar ke kantor DPD Partai Golkar di daerah.

Terkait masalah mekanisme islah, Ical menuturkan kalau mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla telah menghubungi Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono untuk mendiskusikan hal itu.

Sabtu (23/5) malam Golkar kubu Ical eks Ketum Golkar Jusuf Kalla. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang komitmen yang sama untuk membesarkan Partai Golkar, membiarkan kepentingan yang lebih besar di kedepankan, memikirkan teman-teman daerah, masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau pilkada.

Lalu, siapa nanti yang berhak menandatangai surat pengesahan calon kepala daerah di Pilkada Serentak?

Idrus Marham yang turut hadir dalam pertemuan mengatakan bahwa kalau masalah itu akan dibahas belakangan. Tapi dirinya mengisyaratkan ingin menjadi pihak yang diberi kewenangan memberi legitimasi pencalonan calon kepala daerah Golkar.

“Komitmen ini harus mengacu pada peraturan yang ada, PKPU, UU Parpol, UU Pilkada, dan putusan-putusan pengadilan, termasuk PTUN. Jadi kita tetap mengacu ke sana, karena apa yang kita lakukan tidak lepas dari aturan. Jadi dalam rangka mewujudkan komitmen ini harus mengacu ke situ,” kata Idrus.

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

ini-isi-puisi-fadli-zon-untuk-dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...