Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Politik / Golkar Kubu Agung Laksono Masih Tetap diakui KPU

Golkar Kubu Agung Laksono Masih Tetap diakui KPU

Pilkada%20Serentak_1

Beberapa hari lalu PTUN Jakarta mengeluarkan keputusan membatalkan SK Menkum HAM tentang kepengurusan Agung Laksono. Pengadilan juga memutuskan kepengurusan yang berlaku dan berhak mengikuti pilkada adalah kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009.

Meski keputusan PTUN demikian, tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih tetap mengakui kepengurusan Partai Golkar di bawah Agung Laksono (AL) dalam rangka pendaftaran pilkada serentak.

Alasannya, sampai saat ini kubu AL dan Menkumham menyatakan banding atas putusan PTUN, sehingga putusan itu belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Komisioner KPU, Hadar Navis Gumay menuturkan,”Selama putusan pengadilan belum inkracht, maka SK Menkumham yang mengesahkan kubu Agung Laksono masih tetap berlaku.”

Pada dasarnya seperti itulah, lanjut Hadar, pengaturan yang ada pada PKPU.

Senada dengan Hadar, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan,”Selagi belum ada putusan yang inkracht, SK Menkumham yang terakhir tetap menjadi patokan KPU.”

Yang menjadi patokan kami (KPU), sambungnya, adalah SK dari Menkumham. Bahwa SK tersebut saat ini diproses di pengadilan, tetapi itu yang berlaku.

KPU sendiri merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 9 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa dalam hal SK Menkumhan menjadi objek sengketa, maka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berhak merujuk pada SK Menkumham terakhir yang dikeluarkan menteri selama belum ada putusan yang bersifat inkracht.

Sementara itu, Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemdahri), Djohermansyah Djohan menunturkan,”Sikap KPU itu sudah tepat, karena dia tidak mau dituduh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kubu AL dan Menkumhan kan, lanjutnya, melakukan banding atas putusan PTUN. Artinya belum ada putusan inkracht, karena itu KPU berdasarkan UU dan PKPU tetap mengakui SK Menkumham sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Below Article Banner Area

Baca Juga

ini-isi-puisi-fadli-zon-untuk-dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...