Home / Berita / Politik / Golkar Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada Karena Belum Ada SK Menkumham

Golkar Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada Karena Belum Ada SK Menkumham

usai-islah-ical-sindir-agung-semoga-jadi-ketum-di-munas-mendatang

Meski Partai Golkar telah mencapai kesepakatan Islah, tapi pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa menerima hasil tersebut.

Hal ini berdasar Peraturan KPU tentang pencalonan pemilihan kepala daerah (pilkada), dimana setelah islah pengurus hasil kesepakatan damai harus terlebih dulu mendaftar ke Menkumham untuk memperoleh SK kepengurusan.

Sedangkan islah sementara ini belum menghasilkan kepengurusan baru ataupun ketua umum Dan sekretaris jenderal baru.

“Kesepakatan damai harus menghasilkan kepengurusan baru yang selanjutnya harus didaftarkan ke Menkumham,” Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.

SK kepengurusan ini, sambungnya, yang dapat digunakan dalam pendaftaran pasangan calon. Bukan SK terakhir yang ada di Kemenkumham. Karena SK tersebut yang disengketakan.

Terhadap kondisi tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol, Yorrys Raweyai menuturkan bahwa usai penandatanganan islah di kediaman Jusuf Kalla Sabtu (30/5) lalu, akan ada perundingan lanjutan untuk memperjelas siapa yang menjadi pengurus sementara untuk mempersiapkan pilkada.

Ini tantangan, sambungnya, bukan jadi hambatan, bagaimana menyelamatkan Golkar. Jangan sampai sejarah Golkar terulang kedua kali selama Golkar berdiri. Sejarah pemilu 2014 Golkar enggak ikut pilpres malah jadi partai pengusung. Jangan sampai ada catatan baru Golkar juga tidak ikut pilkada.

Struktur pengurus islah sementara ini sendiri direncanakan terdiri dari perwakilan lima orang dari masing-masing kubu. 10 orang ini nantinya akan menjalankan hasil kesepakatan islah sementara, yakni untuk kemenangan Golkar dalam pilkada. Dan tim ini bekerja tidak lebih dari dua bulan persiapan pilkada.

“Untuk membentuk tim ini, hingga menentukan siapa yang berhak menandatangani surat rekomendasi DPP terhadap calon, bukanlah suatu perkara mudah,” kata Yorrys.

Ini lebih berat, ujarnya, karena merujuk ke kepentingan siapa yang tanda tangan surat. Perlu orang punya ketegasan, kearifan, dan punya integritas. Sehingga bisa memberikan suatu suasana bahwa tim ini objektif bahwa tim ini untuk kepentingan Golkar.

 

 

 

 

 

Baca Juga

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...