Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Gonjang-Ganjing Reshuffle Kabinet

Gonjang-Ganjing Reshuffle Kabinet

gonjang ganjing resufhle

Duet pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla baru berjalan enam bulan. Dengan mengusung Kabinet Kerja, Presiden dibantu oleh empat menteri koordinator dan 30 menteri. Serta dua wakil menteri dan empat pejabat setingkat menteri. Mereka yang duduk berasal dari kalangan profesional dan parpol pengusungnya.

Setelah berjalan satu semester, ramai dibicarakan isu reshuffle kabinet. Berbagai kalangan, dari LSM, masyarakat biasa ataupun politisi menilai kalau ada menteri yang tidak menjalankan sesuai harapan.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan kalau selama satu semester pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) setidaknya ada tiga menteri dalam kabinet kerja yang harus di reshuffle.

Ada alasan kenapa Fitra bisa berkata demikian. Menurut Koordinator Advokasi Fitra, Apung Widadi, “Reshuffle ketiga menteri dalam kabinet kerja ini dikarenakan tidak mampu mewujudkan program Nawa Cita yang diusung Presiden Jokowi.”

“Menteri dalam kabinet kerja yang enggak layak di reshuffle saja. Saya minta agar Jokowi jangan ragu mereshuffle para menteri yang tak mampu mewujudkan Nawa Cita,” kata dia di Taman Ismail Marzuki (TIM),

Sementara di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Sucipto, mengungkapkan bahwa tiga menteri dalam kabinet kerja yang di reshuffle di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soermano dan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro.

Sedangkan pengamat politik dari PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menyarankan agar presiden Joko Widodo melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya ada menteri yang kinerjanya tidak sesuai seperti yang diharapkan.

“Presiden dalam waktu dekat harus reshuffle kabinet. Ada delapan pembantu presiden yang harus di reshuffle. Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek, Kepala Bappenas, Sekretaris Kabinet dan Menteri BUMN,” kata Ari dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Perombakan kabinet, lanjutnya, diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK kembali. Dari berbagai survei yang telah dirilis, kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi pun telah menurun, sekarang hanya tinggal 50 persen saja.

Berbeda dengan mereka, Jurnalis senior Budiarto Shambazy justru sebaliknya. Dirinya menyarankan agar presiden Jokowi tak usah terpengaruh dengan desakan banyak pihak agar segera dilakukan reshuffle kabinet di enam bulan kepemimpinannya

“Nggak perlu reshuffle, kalau setahun nggak apa-apa sesuai dengan janji Jokowi. Kalau sekarang Cuma buat politik makin gaduh ajah,”kata Budiarto dalam diskusi mingguan di bilangan menteng Jakpus.

Hemat dia, lanjutnya, masyarakat harus memberikan waktu enam bulan lagi bagi Jokowi untuk membuat perubahan dan merealisasikan janji-janji kampanyenya, termasuk untuk pembantu Jokowi di kabinet

Dari pengamatannya, isu reshuffle itu hanya akan membuat pemerintah makin tertekan. Ditambah lagi nanti pasti ada kompromi-kompromi politik baru yang membuat politik makin tak karuan.

Apalagi hingga hari ini belum ada jaminan jika menteri-menteri penggantinya nanti bisa lebih baik dan sejalan dengan Jokowi.

Terkait isu reshuffle kabinet, salah seorang menteri mengaku siap dan iklash jika benar terjadi. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa tidak masalah, itu hak presiden.

“Ketika ditunjuk jadi pembantu presiden harus bersyukur dan tentu harus iklas saat akan diganti,” kata Yuddy usai menghadiri sebuah diskusi publik bertema ‘Revolusi Mental Sutan Takdir Alisjahbana Menuju Manusia Indonesia Progresif’ di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu lalu.

Diungkapkan pula oleh Yuddy kalau Jokowi tidak hanya memberi rapor kepada kabinetnya selama kurun waktu tertentu, seperti saat ini di enam bulan masa kepemimpinannya. Melainkan, hampir setiap hari dilakukan evaluasi dan berkomunikasi untuk diberikan catatan kepada para menterinya.

“Pak Jokowi selalu melakukan evaluasi setiap harinya. Mengenai reshuffle, itu kewenangan bapak presiden untuk melakukannya. Itu sudah kewenangan pak presiden untuk menggantikan menterinya. Kalau menteri tentu tidak bisa mengomentarinya,” jelas politisi asal Partai Hanura ini.

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...