Home / Berita / Gubernur Gatot Diperiksa Lagi, kali ini dalam Kasus Penyelewengan Dana Bansos

Gubernur Gatot Diperiksa Lagi, kali ini dalam Kasus Penyelewengan Dana Bansos

Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho akan diperiksa lagi oleh Kejaksaan Agung, Kamis 13 Agustus
Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho akan diperiksa lagi oleh Kejaksaan Agung, Kamis 13 Agustus terkait penyelewengan Dana Bansos

Setelah menjadi tersangka dengan tuduhan sebagai penyandang dana untuk suap majelis hakim PTUN Medan, kini Gubernur Sumut (non aktif) Gatot Pujo Nugroho kembali menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Bukan dalam kasus suap, tapi dalam kasus penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2011 hingga 2013. Untuk sementara  Gatot diperiksa dalam kapasitas  sebagai saksi.

Kepala Sub Direktorat Penyidikan pada Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Sarjono Turin, membenarkan adanya rencana pemeriksaan pada Gatot. “Kalau tidak berhalangan besok ( Kamis 13 Agustus.red) Pak Gatot akan diperiksa. Kami masih koordinasi dengan KPK soal teknis pemeriksaan,” tegas Sarjono, Rabu (12/8/2015) di Kejaksaan Agung Jakarta.

Sarjono menuturkan koordinasi soal lokasi pemeriksaan penting dilakukan pasalnya kini Gatot sudah berstatus tersangka kasus suap hakim PTUN dan ditahan di‎ Rutan KPK, Cipinang. Besar kemungkinan Kejaksaan Agung akan jemput bola yakni pemeriksaan akan dilakukan di Rutan Cipinang ataupun kantor KPK.

‎Sempai dengan minggu ini, terkait kasus Bansos di Sumut, Kejagung sudah memeriksa 1 saksi diantaranya Wakil Gubernur Sumut Erry Nuradi, Sekretaris Daerah Sumut Hasban Ritonga, mantan Sekda Sumut Nurdin Lubis, mantan Kepala Biro Keuangan Sumut Baharudin Siagian dan Asisten Pemerintahan Sumut Silain Hadiloan, dan Kabiro Keuangan Sumut Ahmad Fuad Lubis.

Gatot diperiksa sebagai saksi karena ia menjabat sebagai Kepala Daerah saat penyaluran dana bansos dilakukan di Sumut. Gatot sempat meminta perkara dugaan penyelewengan dana bansos di Sumut diserahkan ke KPK, namun itu ditolak Kejagung. Gatot beralasan kasusnya minta dilimpahkan ke KPK karena ia menduga ada muatan politis serta penyidikan dana bansos Sumut di Kejagung rawan pemerasan.

Berawal dari Bansos

Kasus suap majelis hakim dan penyelewengan dana Bansos yang melibatkan Gubernur Gatot merupakan kasus yang saling berangkai. Kasus suap itu berawal dari keputusan kejaksaan Tinggi Sumut yang menerbitkan Surat perintah Penyidikan (Sprindik) untuk memeriksa sejumlah pejabat di kantor Gubernur Sumut terkait penggunaan dana yang tidak jelas.

Merasa keberatan, Gubernur Gatot lantas memerintahkan anak buahnya menggugat melalui jalur PTUN Medan.  Mereka memohon aga hakim PTUN Medan membatalkan Sprindik tersebut. Hasilnya, gugatan itu dimenangkan majelis hakim. Dengan kata lain, penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi dianggap menyalahi aturan.

Belakangan terungkap kalau putusan pengadilan itu terkait dengan uang suap yang diberikan Gatot melalui pengacaranya OC Kaligis. Sudah delapan orang dijadikan sebagai tersangka dalam kasus itu, yaitu tiga hakim PTUN Medan, seorang panitera,  OC Kaligis dan anak buahnya Gerry, serta Gatot sendiri bersama istrinya Evy yang bertindak sebagai penghubung.

Semenjak terungkapnya kasus suap itu, kasus penyelewengan dana Bansos Sumut diambil alih oleh kejaksaan Agung. Dalam kasus dana Bansos Sumatera Utara, Gatot juga diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam pencarian dana. Gatot ditengarai menyetujui pencairan dana tanpa melalui verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bahkan ditemukan banyak penyaluran dana itu yand diberikan kepada lembaga fiktif. **

Baca Juga

Komunitas China di Australia Khawatirkan Debat Pernikahan Sesama Jenis

Melbourne – Banyak anggota komunitas China di Australia diajarkan untuk percaya bahwa hubungan sesama jenis ...