Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Hasil Survei Membuktikan, Kepuasan Publik ke Presiden Turun

Hasil Survei Membuktikan, Kepuasan Publik ke Presiden Turun

HANTA_YUDHA2

Menyambut 17 Tahun Reformasi, Poltracking Indonesia mengeluarkan temuan survai nasional ‘Evaluasi Publik Kinerja Institusi Indonesia’.

Dalam pemaparan hasil survei, sebanyak 49, 9 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden. Sebanyak 42,7 persen menyatakan puas; dan 7,4 persen responden menyatakan tidak tahu.

Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menuturkan,”K etidakpuasan publik bisa disebabkan oleh kinerja kementerian yang dianggap kurang maksimal.”

Ketidakpuasan publik, sambung Hanta, lebih disebabkan oleh kurang baiknya kinerja para menteri di bidang ekonomi, hukum dan keamanan.

Disamping itu, menurut Hanta, blunder komunikasi publik yang kerap dilakukan Presiden Joko Widodo dan para pembantunya, mau pun kesalahpahaman antara pihak Istana dengan mitra koalisi, juga menyebabkan kepuasan publik merosot.

Lembaga kepresidenan menduduki peringkat keempat terkait kepuasaan publik, sementara lembaga lain menyusulnya. Berikut lembaga dan peringkat : KPK (69,4 persen), disusul TNI (67,9 persen), KPU (44,8 persen), dan Lembaga Kepresidenan (42,7 persen).

Sedangkan untuk ketidakpuasan kinerja institusi demokrasi berdasarkan survei Poltracking Indonesia, diduduki lembaga DPR (66,5 persen), disusul partai politik (63,5 persen) dan Polri (55,9).

Disamping ke lembaga negara, Poltracking juga melakukan survei, yakni mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem terbaik. Sebanyak 67,9 persen setuju, sedangkan 15,8 persen mengatakan tidak setuju, dan sisanya 16,3 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab. Publik setuju dengan sistem demokrasi karena demokrasi membuat mereka masyarakat bebas mengekspresikan pendapat.

Kemudian publik menilai puas terhadap pelaksanaan nilai-nilai demokrasi seperti jaminan kebebasan berpendapat (55%), penghormatan terhadap perbedaan di Indonesia atau pluralitas (64,9%), dan penegakan HAM (52,6) di Indonesia.

Serta terkait dengan pelaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang, sebanyak 41,2 persen publik mengatakan bahwa pemerintah siap dalam melaksanakan pagelaran Pilkada, sedangkan 32,6 persen mengatakan pemerintah tidak siap, dan sisanya 26,2 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.

Survei nasional sendiri dilakukan pada 23-31 Maret 2015 dengan wawancara tatap muka. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1200 responden dan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...