Home / Berita / Nasional / Hukuman Mati Akan dihapus, Kata Jaksa Agung Baru Wacana

Hukuman Mati Akan dihapus, Kata Jaksa Agung Baru Wacana

hukuman-mati

Indonesia belum lama ini melakukan eksekusi mati terhadap beberapa warga negara asing maupun WNI karena kasus narkoba. Pasca eksekusi mati, gelombang pro kontra muncul dari berbagai kalangan, dari dalam negeri maupun mancanegara.

Entah karena adanya tekanan, protes ataupun lobi dari negara-negara yang tidak setuju eksekusi mati, atau melihat sisi kemanusiaan, kini ada kabar kalau hukuman mati akan dihapuskan.

Kabar penghapusan hukuman mati sendiri beredar setelah DPR menerima Draf Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari pemerintah.

Revisi UU KUHP masuk dalam 37 RUU yang diprioritaskan untuk selesai tahun ini. Seperti diketahui saat ini DPR sedang menggodok revisi KUHP di Komisi III. Banyak perubahan yang ditargetkan tercapai. Salah satunya adalah soal hukuman mati.

Jika membuka KUHP yang berlaku saat ini, hukuman mati menjadi salah satu hukuman pokok dimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

Sementara dalam draf RUU KUHP yang baru, hukuman pokok akan tercantum di Pasal 65 dan hukuman mati tidak dicantumkan alias dihapus.

Hukuman mati sendiri dalam draf RUU KUHP tercantum di Pasal 66 (Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif).

Meski tak dihapus total dari KUHP, namun muncul pertimbangan agar DPR mengusulkan penghapusan hukuman mati.

Anggota Komisi III DPR, Desmond J Mahesa mengatakan,“Kami di Komisi III DPR akan mewacanakan persoalan itu ke masyarakat.”

Menyikapi hal ini, Jaksa Agung M Prasetyo menanggapinya bahwa baru sekedar wacana saja.

“Itu baru wacana,” katanya di Kejaksaan Agung, Senin (4/5).

Jaksa Agung sendiri enggan membicarakan lebih lanjut soal wacana penghapusan hukuman mati yang dihembuskan DPR. Sebab menurutnya, lebih baik sekarang ini fokus menjalankan  peraturan perundang-undangan yang ada terkait hukuman mati saja.

“Kami bicarakan yang sekarang saja, wacana itu nanti saja. Kami jalankan undang-undang saja,” katanya.

Pada bagian lain, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu sebelumnya menyebut bahwa rencana ‘penghapusan’ hukuman mati adalah usulan pemerintah. Saat ini, revisi UU KUHP belum dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Seandainya draf RUU KUHP ini nantinya diketuk palu disahkan, bukan tidak mustahil akan timbul lagi gelombang protes. Masyarakat Indonesia yang lagi memerangi narkoba menuntut agar mereka para gembong narkoba dijerat hukuman mati sebagai efek jera. Sedangkan dunia akan memandang Indonesia telah memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dengan menempatkan hukuman mati menjadi pilihan alternatif terakhir.

Kita tunggu saja, bagaimana sikap anggota dewan dan pemerintah tentang hal ini.

 

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...