Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bisnis / Industri Multifinance Masih Menunggu Ketentuan Penurunan Uang Muka

Industri Multifinance Masih Menunggu Ketentuan Penurunan Uang Muka

Ketentuan baru mengenai penurunan uang muka untuk industri multifinance belum diterbitkan oleh pemegang kewenangan, disisi lain aturan loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) telah diberikan untuk perbankan.

Pengesahan aturan penurunan uang muka minimal pembiayaan alias down payment (DP) akan menyusul belied yang telah dikeluarkan Bank Indonesia.demikian penjelasan Dumoly F. Pardede, Deputi komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK. “Akan diatur dalam surat edaran OJK nanti. Masih proses,” Katanya kepada Bisnis Indonesia.

Dalam surat edaran OJK tersebut, kata Dumol, penurunan DP minimal akan diatur sesuai tingkat non performing financing atau pembiayaan kredit bermasalah masing-masih perusahaan.

Setiap perusahaan multifinance yang memiliki rasio Non Performing Financing atau  NPF < 5%, katanya, DP minimal pembiayaan syariah dan konvensional ditetapkan 15% untuk kendaraan roda empat. Sebaliknya, perusahaan multifinance yang memiliki rasio NPF > 5%, DP minimal pembayaran syariah dan konvensional sebesar 20% untk kendaraan roda empat.

Perbedaan DP minimal antara pembiayaan syariah dan konvensional hanya diatur dalam kendaraan roda dua. Perusahaan multifinance yang memiliki rasio NPF <5%, DP minimal pembiayaan syariah sebesar 5% sedangkan konvensional 10%. Adapun DP minimal perusahaan multifinance yang memiliki rasio NPF > 5% untuk pembiayaan syariah 10% sedangkan konvensional 15% untuk kendaraan roda dua.

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 17/10/PBO 2015 yang ditekan 18 juni 2015 disebutkan setiap bank yang memiliki rasio kredit bermasalah diatas 5% untuk segment kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) tidak bisa menerapkan aturan baru LTV maupun FTV.

Dalam aturan itu rasio aturan DP untuk KKB turun 5%, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan OJK untuk multifinance. Rincinya, kredit konvensional dan syariah untuk kendaraan roda dua masing-masing 20%, roda tiga atau lebih non-produktif masing-masing 25% dan roda tiga atau lebih untuk fungsi produktif masing-masing 20%.

Efrinal Sinaga, Sekjen Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), menyatakan beleid tersebut berpotensi meminimalkan NPF dalam industri pembiayaan karena perusahaan cenderung akan meningkatkan risk management di bawah 5%.
Kendati demikian, katanya, aturan tersebut belum tentu langsung berdampak pada terkereknya pembiayaan sejumlah multifinance yang kini sedang mengalami perlambatan pembiayaan.

Menurutnya, risiko pembiayaan bermasalah akan dihadapi perusahaan apabila tidak waspada dalam proses penerimaan aplikasi nasabah. “DP rendah juga harus disikapi dengan bijak karena risk bisa membuat portofolio menjadi high risk. Jadi harus tetap prudent.”

Sumber : Harian Bisnis Indonesia

Below Article Banner Area

Baca Juga

amnesti_pajak889

Periode I Tax Amnesty Berakhir hari ini, Dirjen Pajak: Kita akan Layani Sampai Selesai

Periode I program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty bakal berakhir hari Jumat (30/9) ini. Untuk ...