Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Ingat! Mulai Sekarang Semua Transaksi di Dalam Negeri Wajib Pakai Rupiah

Ingat! Mulai Sekarang Semua Transaksi di Dalam Negeri Wajib Pakai Rupiah

rupiah2jpg-jibi

Bagi anda yang sering melakukan transaksi langsung atau tunai maupun tidak langsung atau non tunai maka mulai 1 Juni 2015 ini wajib menggunakan rupiah. Hal ini berdasarkan Surat Edaran BI (SEBI) No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Plt Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Eko Yulianto menegaskan,”Kami ingin menegaskan, penggunaan rupiah sudah diatur dalam UU mata uang No. 7/2013, selain itu ada UU lain yaitu UU No. 39/2009 terkait dengan KEK, UU No. 36/2000 terkait kawasan perdagangan bebas, lebih ditekankan masalah kedaulatan, ada Perpres No.26/2012 juga ditegaskan penetapan tarif layanan dengan menggunakan rupiah jadi tegas harus menggunakan rupiah.”

Ditambahkan olehnya, di dalam ketentuan umum, kewajiban penggunaan rupiah menganut azas teritorial, selama ada di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Transaksi dan pembayaran, wajib menggunakan rupiah.

“Kemudian diatur kewajiban pencantuman harga barang dan jasa dalam rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dual (dua mata uang), jadi rupiah berapa, dolar berapa jadi harus satu, baik harga, biaya jasa, sewa menyewa tarif, itu pakai rupiah,” tegasnya.

Penerapan penggunaan rupiah dalam transaksi di dalam negeri tidak main-main, sebab akan ada sanksi tegas yang diterapkan.

“Terhadap pelanggaran akan dikenakan sanksi,” kata Eko di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Selasa (9/6).

Nantinya, BI akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi di dalam negeri, baik transaksi langsung atau tunai maupun tidak langsung atau non tunai.

“Transaksi tidak langsung itu laporan yang diterima perbankan melalui transfer dana. Kalau transaksi tunai akan dibedakan, kerjasama dengan aparat penegak hukum, ada pun dasar hukum koordinasi yaitu nota kesepahaman antara BI dengan Kapolri, itu sudah dilakukan,” ujarnya.

Bagi pelanggaran transaksi tunai akan dikenakan sanksi pidana yaitu kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp 100 juta. Sedangkan pelanggaran terhadap transaksi non tunai akan diterapkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, kemudian wajib membayar 1% dari nilai transaksi dan maksimum Rp 1 miliar dan larangan penggunaan lalu lintas pembayaran.

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...