Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Ibu Kota / Ini Dia Alasan Ahok Dapat Rapor Merah

Ini Dia Alasan Ahok Dapat Rapor Merah

rapat paripurna

Permasalahan antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI nampaknya belum juga reda. Setelah sebelumnya perseteruan mengenai RAPD, maka kali ini terlihat ketika Paripurna DPRD DKI terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) Tahun Anggaran 2014 pada hari Kamis (23/4).

Meski berjalan mulus, ternyata para anggota dewan di Kebon Sirih tersebut memberikan rapor merah kepada Ahok. Rapor merah buat Ahok dibacakan oleh anggota Fraksi PDIP DKI, Pantas Nainggolan.

“Hasil pembahasan Dewan atas LKPJ merupakan ringkasan dari semua urusan yang bersifat strategis. Sedangkan hasil pembahasan selengkapnya akan disampaikan kepada Gubernur DKI sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan DPRD,” tutur Pantas di podium.

Ada 10 poin sehingga Ahok harus mendapatkan rapor merah dari DPRD. Berikut rincian :

  1. Pendapatan hanya tercapai 66,80 persen dari rencana sebesar Rp 65 triliun lebih.
  2. Belanja yang hanya terealisasi 59,32 persen adalah belanja terendah Ibu Kota Negara dan jika terealisasi 100 persen maka akan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 20 triliun.
  3. ‎Di sektor pembiayaan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) hanya 43,62 persen yang terdiri dari kegagalan realisasi PMP pada PT KBN, PT PAM Jaya dan PT Food Station.
  4. ‎Kenaikan NJOP yang semena-mena tanpa perhitungan yang matang sangat memberatkan beban rakyat, maka agar dikembalikan seperti tahun 2013.
  5. Kenaikan angka kemiskinan dari 371 ribu pada tahun 2013, meningkat menjadi 412 ribu pada tahun 2014, menunjukan kegagalan Pemda Jakarta dalam menyejahterakan masyarakat.
  6. Pemberian izin reklamasi pantai oleh Gubernur DKI adalah melanggar UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai, PP No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Pantai, sehingga izin yang sudah keluar harus dicabut.
  7. ‎Gubernur DKI belum mampu mempertahankan aset-aset Pemda DKI yang berperkara di pengadilan.
  8. Penerimaan CSR selama ini tidak dikelola dengan transparan, DPRD meminta untuk dilakukan audit.
  9. Gubernur DKI melanggar perundang-undangan khususnya UU No 29 Tahun 2007 Pasal 22 tentang Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan penghapusan jabatan wakil lurah.
  10. ‎DPRD menilai kinerja Pemda dan aparatnya pada tahun 2014 buruk.

Dengan dikeluarkannya 10 poin catatan buat Ahok, DPRD DKI juga membuat kesimpulan atas LKPJ Tahun Anggaran 2014. Ada lima kesimpulan yakni pertama Gubernur DKI harus patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan pemerintahan, Kedua Gubernur DKI tidak bisa melepaskan tanggung jawab hanya dengan alasan karena baru bertugas 2 bulan.

Ketiga Gubernur DKI harapannya tidak banyak berwacana dan harus serius bekerja beserta aparatnya sehingga kinerja Pemda DKI bisa menunjukan pembangunan Jakarta Baru di tahun-tahun yang akan datang.

Keempat Gubernur DKI harus mempersiapkan ahli hukum yang kuat untuk mempertahankan aset Pemda DKI agar tidak terjadi kekalahan beruntun di pengadilan ataupun kehilangan aset daerah. Sedangkan yang terakhir Gubernur DKI harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk membangun Jakarta Baru yang lebih baik.

Mendengar dapat rapor merah, Gubernur DKI Basuki T Purnama yang hadir dalam sidang paripunra hanya tersenyum.

Below Article Banner Area

Baca Juga

ahok-sindir-anies-baswedan-soal-kip

Ahok Sindir Anies Baswedan Soal KIP

“Intinya warga dididik untuk menerima hak dan ngerti keadilan buat yang lain” ungkap Ahok. Seperti ...