Home / Berita / Nasional / Jokowi Batalkan Perpres Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat, Ini Alasannya

Jokowi Batalkan Perpres Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat, Ini Alasannya

Jokowi

Jokowi Batalkan Perpres Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat, Ini Alasannya. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, akhirnya dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo. Alasannya Presiden menganggap jika perpres itu tidak tepat diberlakukan saat ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210.890.000. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010, yakni sebesar Rp 116.650.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pemberian uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara tersebut bukan kali pertama dilakukan. Namun pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi. Perpres ini mengundang banyak kritik yang menganggap Presiden tidak peka terhadap kesulitan rakyat yang tengah berjuang lantaran kenaikan harga bensin.

Di sela-sela tadi, Presiden juga menyampaikan dan memerintahkan kepada kami, Seskab dan Mensesneg, untuk bukan hanya me-review, melainkan juga mencabut perpres tambahan dana uang muka mobil pejabat untuk pembelian perorangan itu” ungkap Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di Istana Kepresidenan (Senin, 6/4/2015).

Pratikno mengatakan setelah perintah Presiden Jokowi itu, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan presiden untuk mencabut perpres uang muka tambahan pembelian mobil itu. Presiden menganggap tidak ada masalah secara substansial pada perpres itu karena pemberian bantuan uang muka mobil sudah dilakukan pada periode sebelumnya.

Namun, momentum penerbitan perpres itu dianggap tidak tepat. “Perlu diingat, perpres itu sudah lama dibahas, mulai bulan Januari. Jadi, surat DPR itu kan tanggal 5 Januari, jadi sudah lama sekali dibahas. Suasana pada saat itu memang tidak perlu dirisaukan, tetapi kan justru ketika diundangkan suasananya tidak tepat lagi. Itu kira-kira. Jeda waktu empat bulan itulah yang membuat teks regulasi yang ada di perpres tersebut tidak kompatibel dengan konteks yang berubah dalam kurun dua bulan terakhir” tambahnya seperti yang dilansir Kompas.

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...