Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Jokowi Ingin Buat Perpres Antikriminalisasi Pejabat Daerah, KPK Resah!

Jokowi Ingin Buat Perpres Antikriminalisasi Pejabat Daerah, KPK Resah!

Jokowi Ingin  Buat Perpres Antikriminalisasi Pejabat Daerah, Dunia Hukum Resah!

Presiden Joko Widodo kembali membuat manuver yang membuat praktisi dunia hukum di tanah air mengerutkan dahi. Pasalnya Jokowi dikabarnya akan membuat Peraturan Presiden (Perpres), yang berisi aturan antikriminalisasi terhadap pejabat di daerah. Alhasil banyak pihak yang menilai jika Perpres kini kelak menjadi tameng untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Pemerintah berdalih dibuatnya Perpres ini untuk melindungi pejabat daerah ketika mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah tidak ingin agenda pembangunan terhambat lantaran kebijakannya dianggap sarat penyimpangan dan berbau korupsi.

Hanya saja banyak pihak memprediksi jika hal ini ada kaitannya dengan sejumlah kasus rasuah dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan di daerah. Menurut Merdeka.com, rata-rata banyak kepala daerah tersandung perkara kongkalikong sebuah atau beberapa proyek. Modusnya mulai dari suap pengurusan perizinan, sogok meloloskan anggaran, rekayasa lelang, penggelembungan nilai proyek, penyalahgunaan pos dana dengan kegiatan fiktif, pemerasan, penyalahgunaan aset dan lahan negara, dan masih banyak lagi.

Hal itu terkesan, seolah-olah makna otonomi daerah malah menjadikan para kepala daerah sebagai raja kecil di wilayah masing-masing. Mereka bebas mengeruk sumber daya dan memainkan anggaran, tanpa mempedulikan nasib rakyatnya. Padahal semangat pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah melalui konsep otonomi seharusnya dimaknai positif.

Otonomi daerah harus dimaknai bahwa para kepala daerah bisa mandiri membangun dan mensejahterakan rakyatnya, bukan sebagai ajang pesta pora dan membiarkan warganya menderita. Realitasnya ada pula kepala daerah masih mewarisi mental feodal dan satu persatu masuk bui lantaran korupsi. Hal inilah yang dikhawatirkan bila Perpres itu terbit. Para pejabat di daerah bisa menyalahgunakan aturan karena mereka seakan kebal hukum.

Menanggapi wacana munculnya Perpres ini, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi langsung menanggapi hal itu. Menurut dia terbitnya aturan semacam itu akan bertentangan terhadap semangat pemberantasan korupsi. “Saya kira, enggak beralasan itu. Kalau memang melakukan sesuai aturan kan enggak ada masalah” ungkap Johan Budi, beberapa waktu lalu.

Johan Budi menambahkan hingga saat ini KPK belum diajak berembuk oleh pemerintah terkait wacana penerbitan Perpres itu. Hanya saja lanjut Johan, mereka akan menolak aturan apa pun membuat pejabat negara menjadi kebal hukum. “Harus dilihat dulu, isi perpresnya itu apa. Kalau isi perpresnya bertentangan dengan undang-undang, ya enggak bisa dong” tegas Johan.

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...