Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Jokowi Mengaku Kerap Dihina, tapi Upaya Menghidupkan Pasal Penghinaan Presiden Tetap Sulit

Jokowi Mengaku Kerap Dihina, tapi Upaya Menghidupkan Pasal Penghinaan Presiden Tetap Sulit

Jokowi

Pengakuan Presiden Jokowi yang kerap mendapatkan kata-kata penghinaan dan pelecehan di media sosial, mendorong para pendukungnya berupaya menghidupkan kembali  pasal yang mengatur tentang penghinaan presiden di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan menghidupkan kembali pasal ini tidak lain untuk melindungi Jokowi dari berbagai hinaan. Tapi  upaya itu tidak mudah, sebab sejumlah anggota DPR RI tetap bertahan agar pasal itu dibiarkan mati suri.

“Pasal itu jelas sudah dikubur oleh putusan MK, mengapa dihidupkan kembali. Sebagai bangsa yang besar kita harus konsisten, apa yang di masa lalu sudah dianggap bertentangan dengan konstitusi jangan kita praktikkan lagi,” kata Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dia mengatakan, terkait tindakan menghina Presiden yang dilakukan oleh seseorang sebaiknya cukup dibawa ke ranah perdata karena penafisrannya bisa sangat subjektif.

“Bahaya jika pasal penghinaan Presiden digunakan untuk membungkam masyarakat yang kritis. Ini sama saja bangsa ini kembali ke era Orde Baru,” beber Dasco yang juga wakil ketua Fraksi Gerindra.

Hal yang sama juga disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menilai peluang pasal penghinaan Presiden dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kecil.

“Itu (pasal penghinaan presiden) sudah ramai dibicarakan, seharusnya tidak diajukan kembali. Itu sudah pernah diputus oleh MK,” katanya. Karena itu, tambahnya, keinginan orang-orang dekat Jokowi menghidupkan kembali regulasi yang mengatur tentang tindakan penghinaan presiden bisa menjadi langkah yang sia-sia.

“Kalau tetap mengajukan bisa dibatalkan lagi oleh MK, karena tidak ada alasan lain untuk menghidupkan lagi,” tegasnya.

MK telah membatalkan regulasi yang mengatur soal penghinaan presiden pada 2006 lalu. Mahkamah menilai, pasal 134, 136, dan 137 KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan, pendapat, atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan kepada presiden dan/atau wakil presiden. Namun, dalam RUU KUHP yang disodorkan ke DPR pada 5 Juni 2015 pasal zombie itu kembali dimasukkan.

“Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV,” begitu isi pasal 263 ayat 1 RUU KUHP. – Am

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...