Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Jokowi Resmikan Jatigede, Fraksi PDIP Menolak! Kok Bisa Berbeda?

Jokowi Resmikan Jatigede, Fraksi PDIP Menolak! Kok Bisa Berbeda?

waduk-jatigede

Salah satu Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan bahwa suara fraksi PDIP di DPR RI telah bulat untuk menolak penggenangan Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat.

Kok bisa menolak?

Ya, penolakan disebabkan karena masalah ganti rugi dan dampak sosial terhadap masyarakat belum diselesaikan.

“Kami sudah kirimi surat ke Presiden agar menunda penggenangan sebelum hak-hak masyarakat terpenuhi,” ungkap Rieke di sela-sela kunjungan ke Desa Sukakerta, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Minggu (30/8) seperti dilansir sebuah media online.

Ditambahkan oleh Rieke, proyek pembangunan waduk terbesar ke-dua di Indonesia tersebut masih menyisakan banyak masalah. Diantaranya, proses ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak belum seluruhnya tuntas. Disamping itu, ia menuturkan pemerintah seolah abai terhadap dampak sosial masyarakat yang terkena dampak.

“Masyarakat harus melawan apabila hak-haknya tidak terpenuhi,” ujar Rieke.

Rieke juga mengatakan bahwa dasar hukum pembangunan Waduk Jatigede yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede cacat secara hukum.

“Perpres ini cacat hukum. Apabila besok digenangi berarti pemerintah melanggar hukum,” jelasnya.

Perpres itu, kata Rieke, dikatakan cacat hukum lantaran tidak memasukan Undang-undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum sebagai landasan. Dalam Undang-undang tersebut, mengatur masalah proses pembebasan lahan yang secara substantif mementingkan hak masyarakat.

“Dalam UU No2 Tahun 2012 menetapkan pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak, dengan pengertian pihak yang bukanlah semata-mata pemegang hak, melainkan juga termasuk pihak yang menguasai atau memiliki tanah berdasarkan sejarah,” imbuhnya.

Untuk data sementara proses ganti rugi terhadap masyarakat terdampak genangan, masih ada sekitar 14 ribu masyarakat yang melakukan pengaduan terkait belum tuntasnya pembayaran ganti rugi. Dari sejumlah itu, ada masyarakat yang belum sama sekali mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan sejak tahun 1984.

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...