Home / Berita / Nasional / Kasus Akil Mochtar: Akil Minta Kewarganegaraannya Dicabut!

Kasus Akil Mochtar: Akil Minta Kewarganegaraannya Dicabut!

Akil Mochtar Dituntut Seumur Hidup

Kasus Akil Mochtar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar memiliki permintaan yang cukup membuat banyak orang bertanya-tanya. Dirinya meminta agar majelis hakim menarik kewarganegaraannya.

Hal ini terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pidana tambahan yang menuntut hak-hak Akil turut dicabut.

“Hukuman pidana tambahan demikian, yang mencabut hak-hak tertentu merupakan hukuman peninggalan kolonial” ungkap Akil dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 23 Juni 2014.

Menurut Akil tuntutan itu sudah tidak lagi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Hal itulah yang akhirnya membuat Akil meminta kepada majelis hakim agar menjabut statusnya sebagai warga negara Indonesia.

“Yang mulia saya berharap terhadap pidana tambahan ini tidak saja dijatuhkan pencabutan hak memilih dan dipilih saja, melainkan juga dijatuhkan pencabutan terhadap kewarganegaraan saya selaku warga negara Indonesia” tegas Akil.

Akil menuturkan penambahan hukuman semacam itu, sama saja dengan membuat dirinya tidak berarti lagi bagi bangsa Indonesia. Hukuman semacam itu, kata Akil merupakan hukuman yang mematikan hak sipil warga negara yang dijamin dalam UUD 45 Pasal 28 D ayat (1).

Dalam pleidoinya Akil meminta majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari segala tuntutan yang disampaikan jaksa pada persidangan pekan lalu. Dalam nota pembelaan yang terdiri dari 58 halaman tersebut, Akil juga meminta penuntut umum untuk mengembalikan seluruh harta kekayaannya yang tidak terbukti ada kaitannya dengan dakwaan yang ditujukan padanya.

Seperti yang diketahui jika Akil dituntut atas perbuatannya menerima suap saat menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Suap tersebut diduga terkait dengan pengurusan sengketa hasil pemilihan umum beberapa kepala daerah.

Akil dituntut Pasal 12 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 6 ayat 2. Hukuman maksimal pasal-pasal tersebut adalah pidana seumur hidup. Kedua pasal itu mengancam hakim yang menerima hadiah, suap, atau gratifikasi dalam penanganan perkara.

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...