Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Keluarga Soeharto Tolak Membayar Ganti Rugi kepada Negara atas Putusan MA

Keluarga Soeharto Tolak Membayar Ganti Rugi kepada Negara atas Putusan MA

soehato

Melalui pengacaranya, Mohamad Assegaf, keluarga Presiden kedua RI  Soeharto merasa tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi sebesar Rp4,389 triliun atas putusan Mahkamah Agung dalam kasus penyelewengan dana beasiswa Supersemar. Menurut Assegaf, kewajiban membayar ganti rugi hanya dikenakan pada Yayasan Supersemar, bukan kepada ahli waris.

“Informasi pertama memang Soeharto beserta ahli waris dan Yayasan Supersemar. Setelah kemarin dikoreksi, ternyata hanya Yayasan Supersemar saja. Berarti Soeharto dan ahli waris tidak terbebani untuk membayar. Maka yang terancam adalah Yayasan,” ujar Assegaf seperti dikutip dari kompas.

Menurut Assegaf, beberapa pemberitaan media massa sebelumnya memang menyatakan bahwa ahli waris Soeharto termasuk sebagai pihak yang masuk dalam gugatan. Pasalnya, putusan yang diumumkan melalui situs resmi MA mencantumkan hal serupa.

Namun, dalam konferensi pers yang digelar MA pada Selasa (11/8/2015), Juru Bicara MA Suhadi mengatakan bahwa tergugat dalam perkara ini hanya Soeharto dan Yayasan Supersemar. Adapun kewajiban untuk membayar ganti rugi hanya dikenakan kepada Yayasan Supersemar.

Mohammad Assegaf
Mohamad Assegaf

“Sejak kasus ini pertama masuk di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai ke MA, memang ahli waris dibebaskan dari gugatan. Baru beberapa hari terakhir ini, sejak putusan MA, ahli waris jadi dilibatkan” kata Assegaf.

MA sebelumnya mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Agung dalam perkara penyelewengan dana beasiswa Supersemar. MA kemudian memperbaiki kesalahan ketik yang terdapat dalam salinan putusan kasasi. Pada 2010, MA memutuskan mantan Presiden Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Supersemar (tergugat II) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis kasasi yang dipimpin Harifin A Tumpa dengan hakim anggota Rehngena Purba dan Dirwoto memutuskan mereka harus membayar kembali kepada negara sebesar 315 juta dollar AS (berasal dari 75 persen dari 420 juta dollar AS) dan Rp139,2 miliar (berasal dari 75 persen dari Rp185,918 miliar).

Persoalan muncul ketika terjadi kesalahan dalam pengetikan putusan. MA tidak menuliskan Rp139,2 miliar, tetapi Rp139,2 juta alias kurang tiga angka nol.

Kasus ini bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa. Dana yang seharusnya disalurkan kepada siswa dan mahasiswa itu justru diberikan kepada beberapa perusahaan, di antaranya PT Bank Duta 420 juta dollar AS, PT Sempati Air Rp13,173 miliar, serta PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti Rp150 miliar. Negara mengajukan ganti rugi materiil 420 juta dollar AS dan Rp185 miliar serta ganti rugi imateriil Rp10 triliun.

Pada 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Yayasan Supersemar bersalah menyelewengkan dana. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa yang belum puas kemudian mengajukan kasasi.

Sementara itu ahli waris keluarga Presiden Soeharto merasa lucu melihat putusan MA soal ganti rugi yang diwajibkan kepada Yayasan Supersemar tersebut, sebab Yayasan Supersemar sendiri saat tidak jelas lagi keberadaannya dibubarkan semenjak jatuhnya  kekuasaan Presiden Soeharto.- Kom/det

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...