Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Kemhan : Surat Edaran Itu Justru Melarang Poligami

Kemhan : Surat Edaran Itu Justru Melarang Poligami

thumb_433185_12132207082015_thumb_747342_11013607082015_suratfix

Seperti diberitakan sebelumnya, adanya surat edaran yang diduga menyatakan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) boleh Poligami.

Ternyata hal itu tidak benar. Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kemhan, Brigjen TNI Djundan Eko membantah beredarnya Surat Edaran yang membolehkan pegawai Kemhan berpoligami.

“Surat edaran itu justru melarang poligami,” ungkap Djundan seperti dilansir sebuah media online Sabtu (8/8).

Ditambahkan olehnya, surat edaran bernomor: SE/71/VII/2015 tentang Persetujuan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan tersebut justru memperberat upaya dilakukan poligami di lingkungan Kemhan.

“Surat itu merupakan penekanan ulang atas aturan aturan yang telah dikeluarkan sebelumnya,” tutur Djundan.

Di dalam Surat Edaran itu terdapat syarat yang harus dipenuhi jika diperbolehkan berpoligami, yaitu pertama tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya.

Kedua, harus memenuhi paling sedikit salah satu syarat alternatif, yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga, harus memenuhi tiga syarat komulatif, yaitu: ada persetujuan dari istri, pegawai bersangkutan mempunyai penghasilan untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan ada jaminan tertulis dari pegawai yang bersangkutan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Keempat, pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.

Kelima, PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Lalu disebut sanksi jika ketentuan persetujuan atau izin perkawinan dan perceraian tersebut dilanggar, akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.

 

 

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...