Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Politik / Keputusan PTTUN Jakarta Menganulir, Kubu Agung Laksono Klaim Sah Pimpin Golkar dan Berhak Ikut Pilkada

Keputusan PTTUN Jakarta Menganulir, Kubu Agung Laksono Klaim Sah Pimpin Golkar dan Berhak Ikut Pilkada

agung laksono golkar

Dari situs resmi Mahkamah Agung, pada Jumat (10/7), putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Jakarta menganulir vonis tingkat pertama di kasus sengketa kepengurusan Partai Golkar. Dengan demikian, kepengurusan sah Golkar adalah pimpinan Agung Laksono.

“Satu, menerima banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; dua, membatalkan putusan PTUN Jakarta No 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding,” demikian bunyi putusan PTTUN.

Disamping itu, majelis tinggi juga menganulir putusan PTUN Jakarta yang menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa tentang SK Menkum HAM tentang Kepengurusan Golkar.

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat muncul dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar. Pemerintah mengesahkan kubu Agung Laksono yang terpilih lewat Munas Ancol sebagai yang sah.

Karena tidak terima atas keputusan pemerintah, kemudian kubu Aburizal Bakrie yang menang di Munas Bali menggugat lewat PTUN dan dikabulkan. Tapi kemudian pihak Menkum HAM dan Agung mengajukan banding atas putusan PTUN itu ke PT TUN. PTUN dianggap telah melakukan hal yang ultra petita karena memutuskan kepengurusan Golkar yang sah.

Namun kini putusan PTUN tersebut dianulir oleh PTTUN. Sehingga dengan demikian, kubu Agung langsung mengklaim bahwa kepengurusannya yang sah dan berhak atas Pilkada.

Seperti apa keputusannya, berikut petikannya :
MENGADILI:
1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:
I. Dalam Penundaan:
– Menyatakan mencabut dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi, Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 1 April 2015 tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa;

II. Dalam Eksepsi:
– Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan;

III. Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

ini-isi-puisi-fadli-zon-untuk-dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...