Home / Berita / Ketua DPR minta Menteri Keuangan Batalkan Kebijakan Pangkas Anggaran Tunjangan Guru, Ini Alasannya

Ketua DPR minta Menteri Keuangan Batalkan Kebijakan Pangkas Anggaran Tunjangan Guru, Ini Alasannya

Ade Komarudin667

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memangkas anggaran tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dan tambahan penghasilan guru PNSD. Anggaran sebesar Rp 23,3 triliun masuk dalam penghematan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik APBN-P 2016.

Terkait hal itu, Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan yang merugikan guru itu. Ade akan minta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak melakukan pemangkasan anggaran bagi tunjangan guru.

“Saya sih mau minta ke Bu Sri Mulyani kalau nanti ketemu dan juga ke banggar, diusahakan kalau tunjangan guru tidak usah dipotong,” jelas Ade di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/8).

Ade mengusulkan untuk daripada memangkas anggaran untuk guru lebih baik Menteri Sri Mulyani memotong gaji pejabat publik. Sebabnya, Ade menganggap guru adalah orang yang sangat berjasa dalam mendidik anak bangsa.
 

 

Baca Juga

KWI, PGI dan PP Dukung Perppu Ormas Disahkan Jadi UU

Jakarta – Dukungan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-Undang disuarakan sejumlah ...