Home / Berita / Ketua DPR RI tegaskan, Tidak Ada Kewajiban Pemerintah Taati Putusan IPT tentang Peristiwa 65

Ketua DPR RI tegaskan, Tidak Ada Kewajiban Pemerintah Taati Putusan IPT tentang Peristiwa 65

ade komarudin56

DPR mendukung pemerintah mengabaikan keputusan final pengadilan ‎rakyat internasional atau International People’s Tribunal (IPT) di Den Haag, Belanda, tentang tragedi 1965. ‎

Adapun keputusan‎ IPT tersebut menyatakan Indonesia bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1965-1966.

Ketua DPR RI Ade Komarudin ‎mengungkapkan bahwa tidak ada kewajiban Pemerintah Indonesia atau negara‎ untuk menaati keputusan final pengadilan ‎rakyat internasional‎ tersebut.

“Karena kita enggak mengenal sistem peradilan IPT,” kata Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/7).

Tetapi dia berpendapat, ‎tragedi 1965 perlu diambil hikmahnya agar kejadian serupa tidak terulang ke depannya.‎

“Kita harus sama-sama solid secara nasional baik partai politik dan masyarakat menghadapi dampak ekonomi global yang menurun. Kalau kita tidak pandai-pandai kita tidak akan survive,” imbuhnya.

 

 

 

Baca Juga

Si Seksi Ariel Tatum Makin Serius dengan Ryuji Utomo

[ad_1] Hot Photo Sabtu, 28 Okt 2017 08:33 WIB  ·   Palevi – detikHOT Jakarta ...