Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Politik / KMP Sepakat Setujui Perppu Pimpinan KPK

KMP Sepakat Setujui Perppu Pimpinan KPK

prabowo ical

Pada Rabu Malam (22/4), Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan pertemuan di rumah Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz di Jl. Jalan Diponegoro 43, Menteng Jakarta Pusat. Tampak hadir antara lain Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Versi Bali Aburizal Bakrie, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah, serta Pelaksana Harian KMP Idrus Marham.

Pertemuan yang bersifat tertutup tersebut menghasilkan persetujuan KMP terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang KPK. Langkah ini diambil, menurut Fahri Hamzah, untuk memperbaiki dan melakukan konsolidasi antar lembaga negara.

“Kita melihat ada semacam situasi yang mengharuskan mempermudah keputusan politik Presiden membuat Perppu ini,” lanjut Fahri. Sebab, kalau tidak, tiga pelaksana tugas (Plt) KPK yakni Johan Budi, Taufiequrachman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji, tidak bisa lagi menjabat.

Jika ditolak, sambungnya, tidak ada kepastian status KPK, karena tiga pimpinannya harus dibatalkan kembali. Artinya tiganya harus mundur lagi. Dan kepemimpinan dua orang lebih banyak ketidakpastian.

Hal senada juga disampaikan oleh Pelaksana Harian KMP Idrus Marham. Menurutnya, persetujuan KMP terhadap Perppu KPK ini, karena memang pemberantasan korupsi yang mendesak tetap harus dilakukan. KPK tidak boleh lesu karena kasus hukum pimpinannya.

Pada bagian lain, Jaksa Agung, HM Prasetyo di Komisi III DPR RI, mengatakan kalau Perppu bukan keinginan, tapi kebutuhan. Karena telah terjadi kekosongan kepemimpinan di KPK, semestinya diisi. Sehingga demikian komisi yang harus bekerja secara kolektif kolegial ini tidak bisa apa-apa. Sementara ekpektasi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi amatlah besar. Oleh sebab itu Perppu 1/2015 adalah kebutuhan bukan keinginan.

Sedangkan Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsudin, mengaku telah membicarakan tiga pertanyaan terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1 Tahun 2015. Tiga poin tersebut berkaitan dengan keahlian, usia, pimpinan KPK dan berkaitan dengan beberapa keadaan yang mendesak hingga dikeluarkan Perppu.

Seperti diketahui, ada dua nama yang saat ini paling disorot yakni Taufiqurahman Ruki yang ditunjuk sebagai Plt Ketua KPK dan kini sudah berusia di atas 65 tahun, yang merupakan batas usia maksimal komisioner KPK menurut UU 30/2002. Satunya lagi adalah Johan Budi, yang bertentangan dengan syarat pimpinan KPK untuk memiliki gelar pendidikan sarjana hukum atau terkait, seperti ekonomi, perbankan, serta sudah berpraktik setidaknya 15 tahun.

Komisi III DPR dijadwalkan akan mengambil keputusan pada tingkat dua Perppu KPK ini, Kamis 23 April malam. Apakah akan menerima atau menolak Perppu.

Selanjutnya , akan dibawa ke pengambilan keputusan tingkat satu atau paripurna, untuk diterima atau ditolak. Dijadwalkan, paripurna akan berlangsung Jumat 24 April.

Below Article Banner Area

Baca Juga

ini-isi-puisi-fadli-zon-untuk-dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...