Home / Berita / Koalisi Masyarakat Sipil Minta agar Pimpinan KPK Tidak Berasal dari Polisi dan Kejaksaan

Koalisi Masyarakat Sipil Minta agar Pimpinan KPK Tidak Berasal dari Polisi dan Kejaksaan

KPK

Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Antikorupsi menilai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dari institusi BIN, Kejaksaan dan Kepolisian tidak memiliki pemahaman yang jelas dan solutif terhadap persoalan korupsi di Indonesia. Selama proses seleksi berlangsung, calon-calon tersebut lebih banyak menyampaikan jawaban normatif dalam memberikan pandangan terkait tantangan korupsi ke depan.

“Mereka juga tidak punya rekam jejak yang cocok untuk langkah pemberantasan korupsi,” ungkap Koordinator Investigasi ICW Febri Hendri. Pernyataan ini disampaikan Febri setelah memantau proses seleksi terbuka yang dilaksanakan Panitia Seleksi sejak 23 hingga 26 Agustus.

Tiga hari tes wawancara digelar, kata Febri, ada keragaman perspektif yang diajukan oleh calon. Baik otokritik terhadap cara kerja dan organisasi KPK, pespektif internasional pemberantasan korupsi, pemikiran tentang pentingnya gerakan sosial melawan korupsi tanpa terjebak pada menjadikan KPK sebagai LSM, selain pandangan yang lebih normatif dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Ada seorang kandidat dari Kejaksaan dan dua dari kepolisian yang ikut dalam seleksi capim KPK itu. Kalangan pengamat menilai, wakil dari lembaga negara itu sebaiknya tidak perlu masuk sebagai capim KPK.

“ Bahkan saya sama sekali tidak melihat ada alasan yang bisa diterima akal sehat jika Polisi dan Jaksa masuk menjadi pimpinan KPK.Tidak ada kepentingan apapun baik Polri dan Kejaksaan kecuali ingin menguasai KPK,” ujar Arbi Sabit, dosen Universitas Indonesia ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Polri dan Kejaksaan Agung, jelasnya bisa mengusut sendiri kasus-kasus korupsi, sehingga aneh jika mereka juga tetap ingin masuk ke KPK. Dengan demikian mereka tidak perlu masuk ke KPK. ”Mereka ingin masuk ke KPK bukan karena niat untuk memberantas korupsi tapi keinginan untuk menguasai KPK,”ujarnya.

Polri dan Kejaksaan Agung lebih baik menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk ikut serta memberantas korupsi sehingga tidak perlu masuk ke lembaga lain untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

”Untuk apa menggunakan lembaga lain, kalau kemampuan mereka lebih besar dibandingkan KPK untuk mengusut korupsi. Mereka bahkan punya anggota dan aparat sampai ke tingkat desa,sementara KPK tidak. Jadi untuk apa masuk ke lembaga kecil seperti KPK juga. Kalau Polisi dan Jaksa mau memberantas korupsi, sampai tingkat desa pun mereka bisa memanfaatkan kewenangannya dan mereka punya aparatur untuk menjalankannya,” katanya.

Arbi pun mengingatkan tim seleksi capim KPK untuk mempertimbangkan hal ini. Langkah mereka tentunya akan disorot oleh masyarakat dan mereka sedang menghadapi ujian apakah mereka benar-benar independen dalam seleksi capim KPK ini atau ada nuansa ketakutan.- trib/ant

Baca Juga

Ada yang ‘Meracuni’ Anak-anak Indonesia

Jakarta – Penyanyi senior Titiek Puspa mengatakan kondisi anak-anak Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Dia ...