Home / Berita / Nasional / Komisi I Minta Pemerintah Tidak Gusur Lanud Halim Perdanakusuma Untuk Proyek Kereta Cepat, Ini Alasannya

Komisi I Minta Pemerintah Tidak Gusur Lanud Halim Perdanakusuma Untuk Proyek Kereta Cepat, Ini Alasannya

kereta_cepat jakarta bandung

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta supaya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dimana bakal menggusur komplek strategis Lanud Halim Perdanakusuma harus dipertimbangkan ulang oleh pemerintah.

Sebabnya, menurut Hasanuddin, Lanud Halim Perdanakusuma di dalamnya terdapat fasilitas pangkalan aju Squadron Tempur TNI AU dan Squadron Angkut Berat serta Squadron Angkut VVIP termasuk Pesawat Kepresidenan.

Ia menilai, fasilitas itu adalah obyek vital dalam sistim pertahanan wilayah Ibu Kota dan Republik Indonesia.

“Squadron tempur dan juga Squadron Angkut dengan pangkalannya tak dapat dipisahkan dari sistim pertahanan terpadu baik dengan kekuatan TNI AD, TNI AL maupun komponen-komponen pertahanan lainnya,” kata Hasanuddin dalam siaran persnya, Rabu (27/1).

Kemudian juga di dalam Lanud Halim Perdanakusuma, sambungnya, terdapat markas Komando Pertahanan Udara Nasional dan  posko vital Popunas yang bertugas memantau semua pergerakan pesawat asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI, termasuk perumahan prajurit yang sewaktu-waktu dapat digerakkan secara cepat.

“Sangat disesalkan apabila kemudian daerah atau obyek vital yang sangat strategis ini digusur,” papar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Dirinya juga menilai, kalau penyerahan lahan TNI AU oleh Kemhan seluas 49 HA untuk kepentingan Stasiun Kereta Api juga terlalu berlebih. Sebabnya, lahan yang dibutuhkan sesungguhnya hanya 8 HA saja, sedangkan yang 41 HA akan digunakan untuk kegiatan komersial seperti hotel dan mall.

Pangkalan udara dan komplek militer strategis seperti itu sesungguhnya juga membutuhkan ‘security  belt’, jika terjadi sesuatu saat dalam keadaan darurat. Ia berpendapat, kalau penggunaan 41 HA untuk hotel dan mall di dekat pangkalan tempur sangat riskan baik untuk keamanan alutsista maupun keselamatan publik.

Untuk itu, TB Hasanuddin menyarankan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, sebaiknya mengikuti saran TNI AU untuk menggunakan lahan sebesar 20 HA dari 8 HA yang dibutuhkan di daerah Cipinang Melayu yang juga aset TNI AU, dan tak perlu menggusur obyek vital nasional.

“Baik kereta api cepat maupun obyek vital nasional TNI AU, juga sama-sama hadir demi kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.

 

 

 

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...