Home / Berita / KPK akan Tangani Kasus Dana Bansos Sumut, Gatot Bisa Terkena dua Tuduhan

KPK akan Tangani Kasus Dana Bansos Sumut, Gatot Bisa Terkena dua Tuduhan

Pelaksana Ketua KPK, Johan Budi
Pelaksana Ketua KPK, Johan Budi

Kasus suap hakim PTUN Medan berawal dari dugaan Kejaksaan Tinggi terhadap penyelewengan dana bantuan sosial di Pemerintahan Provinsi Sumut. Kasus ini masih mengendap karena ketika masih dalam penyelidikan, mencuat kasus suap hakim PTUN. Untuk membuat kasus ini menjadi lebih jelas, KPK berencana melakukan penyelidikan sehingga akar masalah  korupsi di Pemprovsu lebih ter buka.

Langkah KPK ini disebabkan kasus yang dialami Gubernur Gatot merupakan paket yang sama dengan penyelewengan bansos.

“Karena itulah kami sedang koordinasi dengan kejaksaan tinggi Sumut soal kemungkinan kasus bansos itu bisa ditangani KPK,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi di kantornya, Rabu 29 Juli.

Langkah KPK itu mendapat respon dari pejabat tinggi kejaksaan Agung.  Jaksa Muda Pidana Khusus Widyo Pramono membenarkan soal  kemungkinan kasus korupsi dana Bansos Sumut diserahkan ke KPK. Namun dia enggan berbicara lebih jauh mengenai hal itu dengan alasan kedua pihak masih dalam tahap pembicaraan.

“Itu nanti tergantung hasil pembicaraan,” kata Widyo saat berkunjung ke KPK siang tadi.

Seperti diketahui, pemberian suap ke hakim PTUN Medan bermula dari gugatan Kabiro Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis terhadap Kejati Sumut. Ahmad memperkarakan penyelidikan Kejati terhadap dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumut yang dinilainya sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Ahmad yang menggunakan jasa pengacara senior OC Kaligis akhirnya memenangkan perkara itu. Gugatannya dikabulkan sebagian oleh majelis hakim PTUN Medan yang terdidiri dari Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi.

Belakangan KPK mencium adanya aroma suap dibalik putusan PTUN tersebut. Pada tanggal 9 Juli satgas KPK menangkap tiga hakim yang mengadili gugatan Ahmad Fuad bersama anak buah OC Kaligis M Yagari Bhastara saat hendak melakukan transaksi suap. Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan juga ikut diciduk dalam operasi itu. Kelimanya kini sudah berstatus tersangka dan jadi tahanan KPK.

Selain lima orang itu, KPK juga menetapkan OC Kaligis, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka. Mereka diduga menjadi dalang dari pemberian suap tersebut.

Kejaksaan Tinggi Sumut yang dikalahkan dalam sidang PTUN Medan sudah menyatakan banding atas putusan itu.  Terlepas dari hasil sidang banding, jika ditangani oleh KPK, Pemprov Sumut tidak akan bisa melawan. Kalau penyelewengan itu benar adanya, maka Gubernur Gatot Pujo Nugroho bakal terjerat kasus baru, selain kasus suap yang sekarang sedang disangkakan kepadanya.  ***

 

Baca Juga

Khofifah Didukung Kiai Tim 17 di Pilgub Jatim 2018

detikFlash Khofifah Indar Parawansa meraih dukungan dari kiai Tim 17. Jumlah ini merupakan angka keramat ...