Home / Berita / Politik / KPU Keberatan Revisi UU Pilkada Soal Aturan Calon Indepeden

KPU Keberatan Revisi UU Pilkada Soal Aturan Calon Indepeden

“Seharusnya penyelenggara tetap diberi ruang, yang penting kan semua proses verifikasi faktual selesai dalam waktu 14 hari” ungkap Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

KPU Keberatan Revisi UU Pilkada Soal Aturan Calon Indepeden

Rupanya Komisi Pemilihan Umum mempertanyakan urgensi di balik pembatasan masa klarifikasi pendukung calon perseorangan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang hanya tiga hari. Ketentuan itu dinilai membatasi ruang gerak petugas Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan verifikasi.

“Sulit untuk memahami. Seharusnya penyelenggara tetap diberi ruang, yang penting kan semua proses verifikasi faktual selesai dalam waktu 14 hari. Tetapi nanti ada ruang konsultasi antara KPU dan DPR bersama pemerintah. Ini masih akan didiskusikan” ungkap Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Seperti yang diketahui Pasal 48 UU Pilkada yang baru disetujui DPR dan pemerintah menjadi UU, mengatur jika pendukung calon perseorangan tidak bisa ditemui PPS dalam verifikasi faktual di alamatnya maka pasangan calon diberi kesempatan menghadirkan mereka ke kantor PPS dalam waktu tiga hari.

Namun jika tenggat itu tak dipenuhi, dukungan dicoret. Hal itu merupakan ketentuan baru yang diadopsi dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada. Bedanya dalam PKPU No 9/2015, tidak ada batasan khusus terhadap waktu klarifikasi ke alamat pendukung.

PKPU mengatur jika pendukung tidak berada di tempat, tim pasangan calon perseorangan dapat membawa mereka ke kantor PPS kapan saja selama 14 hari masa verifikasi faktual. Alasan di balik pembatasan masa klarifikasi dukungan calon perseorangan untuk mencegah adanya dukungan fiktif.

Baca Juga

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...