Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Kriteria Calon Pimpinan Baru KPK Menurut Versi Tokoh Agama

Kriteria Calon Pimpinan Baru KPK Menurut Versi Tokoh Agama

kpk

Para tokoh agama seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, Ketua Umum PB Nahdatul Ulama, Said Aqil Siradj, dan Romo Benny Soesatyo, Selasa (9/6) malam mendatangi Pansel KPK. Mereka diundang Pansel KPK untuk memberikan masukan mengenai kriteria yang cocok bagi calon pimpinan baru KPK.

“Tokoh masyarakat dalam rangka calon pimpinan KPK pasti punya calon potensial. Kami berharap agar calonnya di-endors (disokong),” kata Ketua Pansel, Destry Damayanti di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta.

Para tokoh agama itu diberi kesempatan memaparkan kriteria yang pas menurut mereka untuk menjabat sebagai pimpinan KPK.

Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj menyoroti tentang penyidik KPK. Menurutnya, saat pansel sudah memilih pimpinan KPK yang baik, namun semua pekerjaan lapangan dilakukan oleh penyidik.

“Penyidik itukan dari kepolisian, kejaksaan, yang semua kita tahu kalau pimpinan KPK oke, tetapi kan di tataran bawah yang menyelidiki, memeriksa, ada nggak persyaratan seleksinya?,” tanya Said.

Said juga berharap KPK ke depan tidak tebang pilih dalam menindak kasus.

Sedangkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengusulkan agar pansel membuat kriteria sendiri di luar yang tertulis di Undang-Undang. Menurutnya, calon pimpinan KPK harus diseleksi dengan kriteria, yaitu pertama, harus orang yang merdeka tidak dijajah oleh siapapun.

Kemudian, lanjut Din, calon pimpinan KPK juga harus jujur, termasuk jujur pada diri sendiri. Serta terakhir adalah harus orang yang berani mengungkap dan pemberantasan korupsi.

Sementara itu Romo Benny punya kriteria sendiri tentang calon pimpinan KPK. Menurutnya, mereka harus berani dan bijaksana serta orang yang dapat bekerjasama dan dapat membangun jaringan. Kemudian, harus ada jarak dengan partai politik. Kriteria ini adalah tantangan paling sulit, karena mereka pasti akan melobi Komisi III DPR.

Untuk itu, sambung Benny, harus dibuat warning sistem, libatkan media agar itu tidak terjadi, kalau perlu pansel membuat rangking, kalau DPR memberi penilaian di luar itu publik akan tahu. Bukan hanya itu, sistem rangking ini juga akan membantu publik untuk melihat rekam jejak mereka, sehingga nantinya dapat mencegah terjadinya kriminalisasi.

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...