Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / KY Laporkan Sarpin ke MA, Sarpin Tolak Cabut Pengaduan

KY Laporkan Sarpin ke MA, Sarpin Tolak Cabut Pengaduan

Hakim PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi
Hakim PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi

Jakarta –  Permintaan Presiden Jokowi agar masalah yang menimpa dua petinggi Komisi Yudisional  (KY),  jangan sampai berkepanjangan, tampaknya sangat bergantung kepada keputusan hakim Sarpin Rizaldi.   Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso  mengaku tidak bisa menghentikan kasus itu sebagaimana harapan presiden, jika Sarpin tidak mau mencabutnya.

Artinya, jika Sarpin masih tetap melanjutkan kasusnya, maka masalah yang melibatkan dua petinggi KY, yaitu  Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri, kemungkinan akan tetap dilanjutkan ke pengadilan dengan pasal pencemaran nama baik. Namun jika Sarpin mau mencabut pengaduannya, maka status tersangka yang diberikan kepada Suparman dan Taufiqurrahman otomatis akan dibatalkan.

“Jadi semuanya bergantung kepada Pak Sarpin, “ kata Budi Waseso. Alasannya, kasus pencemaran nama baik merupakan delik aduan.

“Boleh saja  kasus ini didamaikan, karena itu delik aduan. Kalau ada yang mencabut yang pelaporan nggak ada masalah,” ujar pria yang akrab disapa Buwas itu. Hanya saja, katanya, Bareskrim tidak bisa mendorong langkah mediasi itu. Hal tergantung Sarpin selaku pelapor.

Sarpin sendiri, sampai hari ini masih ngotot tetap  melanjutkan kasus itu ke pengadilan. Apalagi KY juga melakukan serangan kepada Sarpin dengan menerbitkan merekomendasi agar  Sarpin diskor dari jabatannya sebagai hakim selama enam bulan. Rekomendasi itu akan diserahkan KY kepada MA hari ini Selasa 14 Juli. Jika rekomendasi diterima, maka Sarpin bakal menjadi hakim dengan status non palu.

Rekomendasi itu diambil KY setelah mempertimbangkan beberapa prinsip kehakiman yang dilanggar oleh Sarpin, khususnya saat ia memimpin sidang praperadilan bagi Komjen Budi Gunawan.

Pertama, Sarpin dianggap tidak teliti dalam mengutip keterangan ahli yang dijadikan pertimbangan untuk memberikan putusan sehingga yang disampaikan ahli bertentangan dengan yang dimuat hakim dalam putusannya. Kedua, Sarpin tidak teliti menuliskan identitas ahli, dengan menyebut Prof Sidharta sebagai ahli hukum pidana. Padahal, Sidharta adalah ahli filsafat hukum. Ketiga, Sarpin diketahui menerima fasilitas pembelaan dari kuasa hukum secara gratis, dan bersikap tidak rendah hati, dengan tidak memenuhi panggilan KY.

“Saat dipanggil, Sarpin malah menantang KY untuk datang ke PN Jakarta Selatan,” kata Imam Anshori Saleh, komisioner KY.  ***

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...