Home / Bisnis / Bedah Bank / LPS : 27 Bank Telah Melakukan Pelanggaran dan Tindak Pidana.

LPS : 27 Bank Telah Melakukan Pelanggaran dan Tindak Pidana.

Sebanyak 27 bank diduga telah melakukan pelanggaran dan melakukan tindak pidana perbankan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendapatkan kuasa dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada untuk melaporkan dugaan tindak pidana perbankan tersebut. sampai dengan bulan Mei 2015 izin usaha 27 bank tersebut telah dicabut.

Sebanyak delapan bank diantaranya telah selesai proses hukumnya sedangkan 19 bank masih dalam tahap proses hukum demikian menurut Direktur Eksekutif Hukum LPS Robertus Bilitea merinci

Terdiri dari lima BPR/ BPR Syariah masuk dalam proses investigasi oleh BI dan sebanyak 12 bank, diantaranya satu bank umum dan 11 BPR/ BPR Syariah dalam proses penyidikan dan sebanyak dua BPR dalam proses pengadilan yang sudah diputus pada tingkat pertama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, terdapat 63 bank yang dicabut izin usahanya dan diserahkan penanganannya kepada LPS. Dari angka tersebut, sebanyak 90% diantaranya diketahui terdapat indikasi tindak pidana perbankan.

Pada tahun 2015 ini, LPS telah melaporkan pemegang saham salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilikuidasi Robertus menuturkan. Gugatan LPS tersebut dilakukan kepada bank yang dilikuidasi LPS, yang diduga telah melakukan tindak pidana menghambat proses likuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 47 ayat (3) UU LPS.

Selain melakukan pelaporan pidana, LPS juga mengajukan gugatan perdata kepada pihak yang menjadi penyebab bank gagal. Gugatan perdata didasarkan pada ketentuan Pasal 9 huruf a ke 4 UU LPS dan 1365 KUH Perdata dengan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

Gugatan perdata tersebut dilayangkan kepada pemegang saham, komisaris dan juga direksi yang menyebabkan bank gagal. Bank gagal tersebut adalah BPR Tripanca Setiadana yang berpusat di Lampung. Gugatan LPS telah dikabulkan di tingkat Pengadilan Negeri dan Tergugat yaitu Sugiarto alias Alay cs dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 312 miliar.

“Gugatan perdata dimaksudkan untuk merecovery kerugian LPS atas selisih pembayaran klaim penjaminan, dana talangan yang harus dibayarkan oleh LPS dengan hasil likuidasi terhadap bank yang dicabut izin usahanya,” jelas Robertus di Jakarta, Senin (11/5).

Baca Juga

Periode I Tax Amnesty Berakhir hari ini, Dirjen Pajak: Kita akan Layani Sampai Selesai

Periode I program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty bakal berakhir hari Jumat (30/9) ini. Untuk ...