Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Ibu Kota / Masa Reses, Anggota DPRD DKI Tak Bisa Pegang Uang Cash

Masa Reses, Anggota DPRD DKI Tak Bisa Pegang Uang Cash

20140425-gedung-dprd-dki-jakarta

Selama seminggu ini anggota DPRD DKI memasuki masa reses. Untuk kali ini, ada perbedaan dengan masa reses sebelumnya.

Dimana perbedaannya?

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mengeluarkan instruksi yang mengharuskan semua transaksi keuangan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui transfer. Kalaupun harus dilakukan dengan cara tunai, maka jumlahnya tak lebih dari Rp 25 Juta.

“Jadi bukan cuma di DPRD, tapi semua instansi juga diberlakukan seperti itu. Tidak boleh ada lagi transaksi tunai yang melebihi Rp 25 juta,” tutur Ahok.

Dengan keluarnya instruksi tersebut, maka para legislator tidak bisa memegang uang cash ketika mengadakan acara bertemu dengan konstituennya.

Memang, Pemerintah Provinsi DKI telah menyiapkan dana khusus untuk keperluan reses, tapi dana tersebut tidak akan dicairkan langsung ke para legislator.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengungkapkan,”Bagi anggota DPRD yang membutuhkan uang untuk keperluan kegiatan dengan konstituennya, mereka tinggal menghubungi Kesekretariatan DPRD agar segera mentransfer uang ke pihak yang terkait dengan kegiatan resesnya itu.”

Contohnya saja, sambung Heru, mau mengadakan pertemuan dengan warga, butuh biaya untuk snack. Ya pesan aja, misalnya di Holland Bakery. Nanti pembayarannya mintain aja nomor rekening Holland Bakery-nya. Tinggal hubungi Sekwan (Kesekretariatan DPRD) agar segera mentransfer uang ke Holland Bakery.

Atau juga kalau mau ngundang pembicara. Misalnya mau ngundang akademisi dari UI, ya tinggal tanya aja nomor rekeningnya berapa, nanti Sekwan yang mentransfer uang ke rekening pembicaranya.

Menanggapi adanya instruksi seperti itu, salah satu Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, mengaku tidak mempermasalahkan jika anggota Dewan tidak memegang uang tunai saat reses.

Menurutnya, hal tersebut justru membuat jalannya reses menjadi lebih efisien.

Hal berbeda lainnya adalah masa reses kali ini anggota DPRD tidak diperkenankan lagi menyerap pokok-pokok pikiran (pokir) dari aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya.

Penyebabnya, karena tidak dilibatkannya DPRD dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015. Landasan hukum dalam penerbitan APBD 2015 menggunakan peraturan gubernur (Pergub), bukan peraturan daerah (Perda) seperti masa-masa sebelumnya.

”Aspirasi masyakakat telah ditampung lewat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan bulan lalu,” ujar Ahok.

Dengan tidak ditampungnya aspirasi dari warga, membuat sejumlah anggota dewan jadi serba salah. Mereka di satu sisi ingin mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi di wilayahnya, tapi disisi lain percuma juga karena apa yang diinginkan warga belum tentu disetujui dan terlaksana.

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

ahok-sindir-anies-baswedan-soal-kip

Ahok Sindir Anies Baswedan Soal KIP

“Intinya warga dididik untuk menerima hak dan ngerti keadilan buat yang lain” ungkap Ahok. Seperti ...