Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Mendagri akan Memecat Kepala Daerah yang Tolak Pilkada Serentak

Mendagri akan Memecat Kepala Daerah yang Tolak Pilkada Serentak

Menteri-Dalam-Negeri-Tjahjo-Kumolo

Pilkada serentak yang akan berlangsung pada bulan Desember 2015 tidak lama lagi. Pemerintah dan KPU mulai sibuk mempersiapkan. Namun tidak mudah untuk melangsungkan hajatan yang merupakan kali pertama di tanah air.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang berada di Ambon menjadi pembicara pada seminar tentang kelautan yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Maluku, menegaskan, seluruh kepala daerah wajib mendukung dan mensukseskan agenda Pilkada serentak yang telah diputuskan Pemerintah Pusat.

“Kepala daerah yang membangkang, ya kita pecat saja toh,” ujar Tjahjo.

Ditambahkan olehnya, 269 daerah yang terdiri dari sembilan provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten akan menggelar Pilkada tahap pertama pada Desember 2015.

Empat kabupaten di Maluku yakni Seram Bagian Timur (SBT), Kepulauan Aru, Buru Selatan dan Maluku Barat Daya (MBD), juga termasuk dalam Pilkada tahap pertama tersebut.

“Jadi Bupati dari empat kabupaten di Maluku juga wajib tunduk kepada aturan yang berlaku. Kalau membangkang maka saya akan pecat,” tuturnya.

Tahapan Pilkada sendiri sekarang sedang berjalan, dan dirinya yakin seluruh daerah akan patuh. Daerah yang tidak patuh pasti akan dikenakan sanksi pemecatan.

Tjahjo menngingatkan, ada kepala daerah yang jabatannya sudah dua periode malas mengurus anggaran untuk Pilkada serentak, sehingga terlambat.

Dijelaskan olehnya, anggaran untuk Pilkada serentak Desember 2015 cukup terpenuhi, di mana daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyisiran alokasi anggaran pembangunan pada instansi tertentu, sepanjang tidak memotong anggaran pendidikan, kesehatan atau yang berlaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek, menuturkan,”Tidak ada alasan bagi daerah menyatakan tidak siap menggelar Pilkada serentak, karena seluruh anggaran poelaksanaan dibebankan pada APBD.”

Khusus untuk provinsi kepulauan seperti Maluku, tambah Dirjen, ada penambahan dana karena mempertimbangkan letak geografis.

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...